JOGJA-Belum adanya keputusan incrach atau tetap terkait pengambilalihan aset Terminal Giwangan bakal menambah masalah Pemkot Jogja. Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebagai penilaian tertinggi pengelolaan keuangan, terancam lepas tahun ini. Apalagi, sejak 2012 silam, BPK memberikan catatan terkait masalah tersebut.

“Selama belum ada keputusan hukum tetap, Pemkot Jogja belum bisa membayar. Makanya, tiap tahun persoalan sengketa itu selalu jadi catatan oleh BPK RI,” kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono, kemarin.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sengketa itu.

“Alhasil, pemkot tetap harus menanti putusan tersebut, untuk bisa menyelesaikan pembayarannya,” tuturnya.

Masalah pengambilalihan aset Terminal Giwangan itu bermula sejak 2010 lalu. Setelah PT Perwita Karya selaku pengelola tak sesuai dengan perjanjian. Proses mediasi gagal mencapai kesepakatan. Sampai akhirnya berlanjut ke meja hijau sampai dengan saat ini

Kala itu, dari perhitungan appraisal, Pemkot hanya wajib membayarkan Rp 41,5 miliar. Sedangkan, PT Perwita Karya menuntut Pemkot membayarkan Rp 50,7 miliar. Pengambilalih aset itu, ternyata berdampak serius. BPK Perwakilan Jogjakarta menjadikan masalah itu sebagai catatan.

“Itu murni menunggu keputusan hukum tetap. Jika sudah ada, berapa pun kami bayar,” tegas Kadri.

Tahun lalu, Pemkot Jogja masih mendapatkan penilaian WTP. Perolehan ini sudah beralan selama enam tahun berturut-turut. Tahun ini, akan menjadi yang ketujuh tahun.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Cristiana Agustiani menjelaskan, masalah itu sudah terjadi lama. Bahkan, dewan dan eksekutif sepakat untuk menganggarkan dana cadangan. Guna membiayai pembayaran yang nilainya sangat besar.

“Kami harapkan ada langkah lah. Jangan menunggu, karena ini nilainya juga sangat besar,” pintanya.

Perempuan yang akrab disapa Ana menjelaskan, pengambilalihan aset itu, sebenarnya tinggal menanti waktu. Ia pun berharap, BPK juga memahami masalah tersebut.

“Saya kira tidak akan berpengaruh. Yang sebenarnya harus diperbaiki mungkin pencatatan asetnya,” tegasnya.

Jika pencatatan aset bisa sesuai dengan standar pelaporan BPK, ia yakin tak akan menjadi masalah. Terlebih, aset Terminal Giwangan itu, secara resmi bangunannya menjadi aset Perwita Karya dan tanahnya milik pemkot. (eri/dem)