Disdik Segera Hitung Besaran Pembiayaan dan Mendata Aset

MAGELANG – Ada kabar gembira bagi Pemkot Magelang terkait pengelolaan empat Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di wilayahnya. Hal itu menyusul sudah ditan-datanganinya momerandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dengan MoU yang yang merupakan pen-jabaran dari amanah PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut, mulai 2016, Pemkot Magelang sudah tidak terbebani lagi untuk pembi-ayaan empat SLB, karena sekolah-sekolah tersebut pengelololaannya menjadi beban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkot Magelang, Djarwadi mengatakan, dengan sudah ditandatanganinya MoU tersebut, maka pembiayaan operasional empat SLB, mulai dari gaji guru, honorer dan dana ope-rasional sekolah, dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah.
“Nantinya, operasional empat SLB yang se-mula dari APBD II Kota Magelang, akan dibi-ayai APBD provinsi. Dengan demikian, sedikit mengurangi beban, dari yang sudah dijalankan semenjak tahun 2009 lalu,” tuturnya.
Menurutnya, peralihan ini sangat mengun-tungkan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebab meskipun pembiayaan ditanggung pemerintah provinsi, tetapi po-tensi dan keberadaan sekolah tidak pindah atau tetap di kabupaten/kota bersangkutan.Menurutnya, penghapusan dana SLB di APBD II berlaku tahun anggaran 2016. Sebab, APBD Kota Magelang 2015 sudah disahkan sejak November lalu. “Tahun depan masih pakai APBD II dulu. Baru nanti pada pem-bahasan APBD 2016 ditiadakan, karena sudah tercover dalam APBD provinsi,” katanya.
Dikatakan, pengalihan ini sebenarnya sudah termasuk terlambat. Sebab di beberapa provinsi sudah menerapkan aturan tersebut. “Tinggal di Jawa Tengah saja yang belum ada pengalihan. Makanya kemarin dirapat-kan dan menghasilkan MoU pengalihan pengelolaan itu,” jelas mantan Kepala SMK Negeri 1 Magelang ini.
Untuk menindaklanjuti MoU tersebut, dalam waktu dekat ini, Disdik Kota Magelang akan menghitung anggaran yang dialoka-sikan untuk pendidikan menengah di 2015. Anggaran itu menyangkut subsidi bantuan sekokah (SBS) rehab, ruang kelas baru (RKB), dan lainnya.Saat ini Kota Magelang memilik empat SLB, yakni tiga sekolah dari SD, SMP dan SMA sederajat luar biasa berstatus negeri, dan satu SMPLB swasta. “Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pendataan aset SLB, kemudian diserahkan kepada Pemprov Jawa Tengah,” tandasnya. (dem/jko/ong)