SLEMAN – Personel gabungan, kepolisian dan tentara bersiaga di Simpang Tiga Prambanan (13/3). Simpang itu merupakan batas Provinsi DIJ dan Jawa Tengah.

Pendukung salah satu partai politik ingin membuat onar. Lantaran tidak puas dengan hasil pemilihan umum (Pemilu). Mereka ingin bergabung dengan kelompok yang melakukan aksi di Surakarta.

Personel gabungan itu pun berupaya menghalau simpatisan agar tidak bergabung ke Surakarta. Sehingga kericuhan dengan skala yang lebih besar bisa diatasi.

Massa lantas bergerak ke timur menuju Surakarta. Personel gabungan menunggu mereka. Berupaya menghalau. Bahkan sempat terjadi kericuhan.

Mereka ada yang membawa senjata tajam dan minuman keras. Ada pula yang melawan saat akan ditangkap. Perkelahian tidak bisa terhindarkan.

Massa bisa dipukul mundur. Dipaksa kembali ke wilayah DIJ. Kondisi pun menjadi kondusif.

Demikian jalannya simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota). Merupakan bagian dari operasi Mantap Brata. Simulasi ini merupakan langkah pengamanan Pemilu 2019.

Wakapolda DIJ, Brigjen Pol Bimo Anggoro Seno menjelaskan, seluruh jajaran kepolisian harus siaga. Tidak boleh lengah. Apalagi meremehkan.

“Tanpa ada kesiapan, mungkin nanti SOP (standard operating procedure) akan loncat-loncat. Namun kalau ada latihan, SOP-nya akan sistematis,” kata Bimo.

Dikatakan, simulasi ini bukan hanya dilakukan di Prambanan. Melainkan di beberapa lokasi lain. “Yang berbatasan antar provinsi itu di Temon, Tempel dan Prambanan,” jelasnya.

Simulasi juga dilakukan di seluruh Indonesia. Polda DIJ bertugas membantu Polresta Surakarta. “Penelitian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DIJ termasuk daerah rawan nomor 2 se-Indonesia. Daripada tidak siap, kami siapkan pengamanan,” kata Bimo.

Kordiv Penindakan Pelanggaran, Bawaslu DIJ, Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, pihaknya tengah mengkaji kembali peta kerwanan pemilu di DIJ. Di DIJ, potensi kerawanan pemilu yang mengakibatkan gesekan cukup besar.

“Apalagi banyak potensi kerawanan yang sampai menimbulkan kericuhan,” kata Sri Rahayu.

Saat ini, sedang disusun kembali peta kerawanan. Untuk melihat, apakah ada perubahan peta kerawanan dalam kurun beberapa bulan belakangan ini.

Pihaknya tengah menyusun dan mengevaluasi kembali indeks kerawanan pemilu (IKP). Dari IKP yang telah dirilis sebelumnya, Sleman merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi se-DIJ.

“Kami mendukung kepolisian untuk melakukan antisipasi seperti ini,” kata Sri Rahayu.

Kapolres Sleman, AKBP Rizky Ferdiansyah menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu menindak pelanggaran kampanye terbuka. “Pokoknya, semua yang melanggar aturan lalu lintas, kami tindak tegas,” tandas Rizky. (har/iwa/zl/mg2)