Selain petugas Kepolisian, pengamanan Pemilu serentak 2019 juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Polda DIJ juga sudah membuka satuan tugas (Satgas) Nusantara. Siap menerima laporan jika terjadi indikasi kegaduhan dalam pelaksanaan Pemilu.
“Jika ada indikasi kegaduhan sampaikan pada pihak terkait, termasuk kepolisian. Agar bisa teratasi secara cepat,” tutur Kabag Bin Ops Ditbinmas Polda DIJ AKBP Suryatama pada ratusan Satpol PP saat sarasehan Rabu, (13/3).

Suryatama mengatakan, sudah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan. Mulai jarak TPS dengan kantor Polisi terdekat. Baik itu Polsek, Polres, maupun Polda. “Semakin jauh jarak TPS dengan kantor-kantor kepolisian, itu bisa dikategorikan rawan dua,” katanya.

Suryatama pun mengungkapkan, apabila lokasi sekitar TPS pernah memiliki riwayat kejadian terkait Pemilu sebelumnya, maka itu juga perlu diantisipasi. Adanya salah seorang warga yang mencalonkan diri, entah sebagai legislatif daerah ataupun nasional, harus diperhatikan. Apalagi jika dalam suatu wilayah TPS itu terdapat dua calon atau lebih. Kelompok atau organisasi masyarakat yang kerap dikenal radikal patut pula diantisipasi. “Kemarin sudah sempat muncul riak-riak itu,” tutur Suryatama.

Ketua Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIJ Wawan Budiyanto menambahkan, pelibatan perlindungan masyarakat (Linmas) didasari atas semangat penyelenggaraan Pemilu. KPU DIJ telah menganggarkan honorarium untuk Linmas. Namun tak ada jaminan-jaminan khusus. “Sebab peran Linmas dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada dasarnya disertai nilai-nilai kesukarelawanan,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Kota Jogja itu juga menekankan kepada para Satpol PP untuk tidak golput. Pemilu April mendatang, jelas dia, adalah Pemilu luar biasa dan momen bersejarah bagi masyarakat. Sebab, untuk kali pertama Pemilu diadakan serentak di negeri ini. “Harapan kami Satpol PP juga menjaga netralitas agar potensi gesekan bisa dicegah,” pintanya.

Kasatpol PP DIJ Noviar Rahmad mengungkapkan, Satpol PP akan bekerja sesuai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan penegakkan peraturan daerah. Tak hanya mengamankan pelaksanaan Pemilu, Satpol PP sudah mulai bergerak dalam hal penertiban alat peraga kampanye (APK). “Tugas-tugas sudah kami laksanakan. Seperti patroli, pembinaan, penindakan, operasi yustisi, hingga penindakan paksa bila perlu,” ujarnya (cr9/pra/mg1)