SETIAP warga Negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dimata konstitusi “ (Banjar, 1 Maret 2019) kurang lebih begitulah pernyataan ketua umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A pada saat acara Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat. Mungkin itulah argumen dasar ketua umum PBNU Said Aqil Siroj berkata bahwasanya “jangan menyebut kafir kepada nonmuslim” (DetikNews, 1 Maret 2019).

Istilah penamaan Kafir merupakan penisbatan kepada orang yang menutup diri dari nikmat, dalam hal ini maksud dari nikmat itu yakni risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Al-Qur’an dan kenabiannya.(Somad, 3 Maret 2019) kurang lebih begitulah penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Abdul Somad Batubara Lc., M.A pada ceramahnya untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah.

Islam merupakan agama yang mempunyai dua sumber hukum utama yakni Al-Qur’an dan Sunnah, hukum tersebut bersifat fundamental (tidak dapat dipertentangkan). Dalam Al-Qur’an penamaan kafir itu salah satunya terdapat dalam Q.S Al-Kafirun ayat 1, ditegaskan oleh Buya Yahya pada saat ceramahnya tanggal 2 Maret 2019,”Istilah penamaan kafir ini untuk orang yang tidak mengakui Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai utusannya”.

Hal tersebut sudah sangat jelas bahwasanya istilah penamaan kafir itu untuk orang yang tidak mengakui keesaan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, baik agama yahudi, nasrani, budha, hindu, selagi mereka mengingkari Allah dan Muhammad, mereka sah disebut kafir, itu merupakan syariat hukum Islam. Lantas bagaimana dengan perkataan ketua umum PBNU Said Aqil Siroj yang menegaskan “Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa (muwatonah) tidak dikenal istilah kafir” (Banjar, 1 Maret 2019).

Al-Qur’an sebagai hukum fundamental Islam dikaitkan dengan budaya dari suatu Negara yakni bahasa yaitu bahasa Indonesia, pastinya menjadi polemik umat beragama dan bernegara, apalagi hal tersebut keluar dari mulut seorang tokoh organisasi Islam Nahdatul Ulama Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. Yang perlu dicermati dari substansi polemik ini yakni latar belakang kenapa beliau berkata demikian, suatu persoalan pasti ada sebab musababnya.

Jika dilihat dari substansi perkataan beliau mengenai konstitusi Negara yang tidak ada istilah penamaan kafir, itu hal yang benar dan patut diterima. Namun jika dibenturkan dengan ketentuan agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an, hal itu merupakan kesetimpangan antara beliau sebagai tokoh agama Islam yang tidak menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh. Namun dilihat dari sisi positifnya, ujaran kafir biasanya dianggap sebagai ujaran kebencian kepada orang nonmuslim, beliau sebagai tokoh agama memberikan potret positif dengan memperhalus kata kafir menjadi nonmuslim tanpa merubah hukum dan nilai yang berlaku dalam Islam dan Al-Qur’an, karena ruang lingkup yang dibicarakan merupakan konstitusi warga negara suatu bangsa, bukan agama.

Untuk itu penamaan kafir dan nonmuslim tidak sepatutunya dipertentangkan, penempatan katanya saja yang harus cermat dipakai dalam kehidupan. Kehidupan bernegara untuk membangun keharmonisan suatu bangsa dengan berbagai kultur, budaya, dan agama pakailah istilah penamaan nonmuslim agar tidak ada pihak yang merasa terhina, karena tidak bisa dipungkiri, paradigma masyarakat sudah terbangun terhadap penamaan kafir tersebut, karena dianggap oleh sebagian orang adalah bentuk ujaran kebencian, Dan untuk istilah kafir sendiri, pakailah dalam ruang lingkup atau ranah sebagai masyarakat pemeluk agama yang taat kepada ajaran agamanya tanpa mencederai suatu kelompok lain. (ila)

*Penulis adalah Pegiat literasi agama dan budaya lokal yang tinggal di Ponpes Wahid Hasyim Jogjakarta.