GUNUNGKIDUL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul masih menanggung pekerjaan berat menjelang coblosan Pemilu 2019. Hingga H-36 Selasa (12/3) masih ada 3.048 pemilih yang terancam kehilangan hak pilihnya. Sebab, ribuan pemilih dari kalangan pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga usia produktif itu belum melakukan perekaman e-KTP.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul Arisandi Purba mengklaim, dinas sebenarnya telah berupaya menuntaskan perekaman. Di antaranya dengan memberikan pelayanan jemput bola. Seperti program goes to school. Petugas disdukcapil rutin door to door ke berbagai sekolah untuk memberikan pelayanan perekaman.

”Tapi, ada kendala. Khususnya saat kami masuk SMK (sekolah menengah kejuruan). Di antara siswa sedang mengikuti PKL (praktik kerja lapangan). Sehingga tidak bisa ikut perekaman,” jelas Arisandi saat dihubungi.

Kendala serupa juga dihadapi disdukcapil saat memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat umum. Arisandi berdalih jamak warga Bumi Handayani yang merantau, sehingga dinas tidak bisa melakukan perekaman.
”Itu (warga di perantauan, Red) juga menyulitkan kami,” keluhnya.
Khusus problem warga di perantauan, Arisandi menegaskan, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan kebijakan khusus. Perantau dapat melakukan perekaman di tempat domisili barunya. Alias di tempatnya bekerja. Tapi, dengan syarat membawa dokumen kartu keluarga (KK).

Berdasar data terakhir disdukcapil, jumlah wajib KTP di Kabupaten Gunungkidul 599.789 orang. Hingga sekarang, yang telah melakukan perekaman 596.741 orang. Dengan kata lain, ada 3.048 wajib KTP yang belum melakukan perekaman.

Koordinator Divisi Data dan Perencanaan, KPU Gunungkidul Asih Nuryanti menganggap serius persoalan ini. Lantaran hal itu bisa memicu angka golput (golput). Dari itu, Asih menegaskan, KPU intens berkoordinasi dengan disdukcapil. Toh, data pemilih bersumber daftar penduduk pemilih potensial (DP4).

”Dan, DP4 yang menyusun disdukcapil,” ujarnya. Meski perekaman di tangan disducakpil, Asih meminta warga kooperatif. Caranya dengan aktif mendatangi layanan perekaman jemput bola. Sebab, e-KTP menjadi pintu terakhir bagi warga untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan.

”Kami juga sedang mendata daftar pemilih khusus. Yakni, mereka yang belum masuk DPT (daftar pemilih tetap). Tapi, mereka harus menunjukkan e-KTP,” ingatnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman memastikan jumlah warga negara asing (WNA) yang masuk DPT bertambah. Itu menyusul hasil penelusuran Bawaslu terhadap 32 nama yang diduga sebagai WNA. Dengan begitu, ada empat pemilih dalam DPT Sleman yang dipastikan WNA. Sebelumnya, Bawaslu mengantongi satu data WNA.

”Kami lantas minta KPU Sleman untuk menindaklanjutinya dengan pencoretan,” jelas Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa kemarin.
Dari 32 nama yang diduga WNA, Karim memastikan, 16 di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Sedangkan 12 lainnya belum terkonfirmasi. Sebab, mereka, antara lain, tidak berada di rumah ketika didatangi Bawaslu. Ada pula yang telah pindah alamat.

”Sebagian lagi, ada yang tidak ditemukan dalam sistem informasi kependudukan,” ungkapnya.

Meski telah menemukan 32 nama yang diduga WNA, kata Karim, Bawaslu tetap melakukan penelusuran. Itu untuk memastikan DPT Pemilu 2019 benar-benar akurat. Hasilnya, ada 165 nama lagi dalam DPT yang dicurigai sebagai WNA. Lantaran nama 165 pemilih ini identik dengan warga asing.

”Kami meminta KPU Sleman agar kembali mengecek nama-nama itu dan memastikan apakah mereka WNA atau bukan,” tegas Karim menyebut ada tiga pemilih yang belum masuk DPT.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengaku belum menerima rekomendasi dari Bawaslu. KPU baru akan menindaklanjutinya jika telah menerima rekomendasi.

”Nanti juga akan kami laporkan ke KPU pusat melalui KPU provinsi,” ucapnya singkat. (gun/har/zam/tif)