SLEMAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Jogjakarta memusnahkan barang yang menjadi milik negara (BMN) kemarin. Barang ilegal tersebut hasil penindakan dari September 2018.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Bea Cukai Jogjakarta. Dari hasil penindakan, didapati 247 item barang ilegal. Jumlah tersebut dibanding 2017 mengalami peningkatan dua kali lipat.

Kepala KPPBC TMP B Jogjakarta, Sucipto menjelaskan, penindakan kali ini tergolong kategori kecil. Kerugian negara sekitar Rp 183 juta. Meskipun jumlah barang yang dimusnahkan banyak, kebanyakan imitasi atau KW sehingga harga barangnya kecil.

“Ada tren kenaikan jumlah barang ilegal yang dimusnahkan dibanding 2017, bisa sampai dua kali lipat. Kalau 2019, kami belum mendata,” kata Sucipto.

Dicontohkan, peredaran rokok ilegal harus ditekan hingga maksimal di angka enam persen. Sehingga jumlah rokok ilegal yang disita dan dimusnahkan cukup banyak. “Yang kami musnahkan 43.460 batang rokok ilegal,” kata dia.

Barang-barang lain seperti kosmetik, suplemen, obat-obatan, kamera, ponsel, mainan, spare parts bekas, baju bekas, bahkan sex toys turut dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan termasuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas).

Barang itu biasanya merupakan barang yang dikirim dari luar negeri. Namun tanpa dilengkapi dokumen lengkap. Juga barang yang tidak diambil pemiliknya, turut dimusnahkan.

“Selain itu, ada juga barang yang sengaja tidak dilengkapi dokumen oleh pemilik barang. Sebelum dimusnahkan, kami mengabarkan kepada pemilik barang agar melengkapi dokumennya. Kalau tidak ada tanggapan, kami musnahkan,” kata Sucipto.

Barang impor ilegal itu dikirim via pos. Ada juga yang merupakan barang bawaan penumpang melalui bandara. “Kebanyakan dikirim via pos,” ujarnya.

Sucipto menjelaskan, dalam pemusnahan itu tidak ditemukan barang berbahaya. “Tapi berbahaya dalam hal apa dulu? Kalau makanan yang tidak terdaftar dalam BPOM itu berbahaya,” kata Sucipto.

Setelah melakukan penindakan, barang-barang tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengubah status barang menjadi barang milik negara (BMN). Kepala KPKNL Jogjakarta, Agung Budi Setiaji mengatakan, maksimal 30 hari setelah ditetapkan menjadi BMN harus dimusnahkan.

“Nanti dinyatakan untuk dimusnahkan. Dalam arti, dirusak dari bentuk awalnya, dari fungsinya. Sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana barang aslinya,” jelas Agung.

Masih ditemukan banyak barang yang disita menurutnya lantaran efek meningkatnya e-commerce. Masyarakat mudah belanja di mana saja. Termasuk belanja dari luar negeri. Namun masih kurang pengetahuan tentang syarat yang harus dipenuhi.

“Kita bisa belanja di manapun. Tapi ada sisi ketentuan yang harus dilengkapi. Bea Cukai akan memeriksakan kelengkapan syaratnya,” ujar Agung.

Pemerintah mengategorikan barang yang termasuk kategori barang yang dilarang, dibatasi, dan barang yang memerlukan izin. Contohnya, telepon genggam ataupun komputer. Jika barang yang dikirim lebih dari dua unit, harus mendapatkan izin sebagai importir yang terdaftar di Kemendag.

Wakil Kepala Kantor Pos Sentra Pengelolaan Plemburan, Mujiyono mengatakan, tren pengiriman barang dari luar negeri mengalami peningkatan. Dampak dari mudahnya berbelanja via online.

“Dominasinya dari Asia. Berupa pakaian, ponsel, dan sebagainya. Dibeli secara online,” jelasnya. (har/iwa/er/mg2)