JOGJA – Gojek memang fenomenal. Start up yang tak butuh waktu lama untuk menggurita. Menawarkan “lowongan kerja” dengan sistem kemitraan. Namun masalah selalu datang justru dari para mitra itu. Para mitra terus menentang kebijakan perusahaan besutan Nadiem Makarim yang dinilai merugikan.

Jumat(8/3) mitra Gojek yang tergabung dalam Paguyuban Gojek Driver Jogjakarta (Pagodja) kembali menggelar unjuk rasa. Mereka memprotes pencabutan subsidi yang berimbas pada penurunan pendapatan para driver. Itu terkait dengan layanan Go-Ride jarak pendek yang berlaku sejak Senin (4/3).

Sekjen Pagodja Wibi Asmara menyatakan, pencabutan subsidi  berdampak penurunan pendapatan driver Gojek hingga 40 persen.

Wibi mengilustrasikan, tarif lama untuk jarak pendek (kurang dari 2,5 km, Red) Rp 8 ribu. Pelanggan kala itu hanya dikenai tarif Rp 4 ribu. Namun driver Gojek masih mendapat penghasilan tambahan berupa subsidi Rp 4 ribu. Dengan kebijakan baru, pendapatan driver hanya Rp 4 ribu dari pelanggan. “Intinya penghasilan kami merosot,” sesalnya di sela unjuk rasa di Kantor Gojek Indonesia Perwakilan Jogjakarta.

Menurut Wibi, kebijakan baru itu membuat driver Gojek tekor. Itu berkaitan dengan kondisi lalu lintas di Jogjakarta yang relatif macet. Akibatnya, jarak tempuh yang pendek membutuhkan waktu cukup lama. Sehingga order yang diterima driver pun tak bisa maksimal. Kondisi itu yang menurut Wibi membuat pendapatan driver Gojek kian terpuruk. “Jelas tekor. Apalagi kalau jemput penumpangnya jauh, bisa 2 km. Masih tambah jarak antarnya ke tujuan,” jelasnya.

Wibi tak menampik adanya sosialisasi terkait pemberlakuan tarif baru Gojek. Awalnya para driver mengikuti aturan main apa adanya. Namun akhirnya mereka protes lantaran pendapatan terus menurun. Bukan sebaliknya, seperti yang disampaikan pihak Gojek. Bahwa pencabutan subsidi demi kesejahteraan mitra. “Teman-teman merasakan itu. Sehari paling narik 10 kali jarak pendek. Dapat Rp 40 ribu. Tak cukup buat bensin, makan, dan biaya lain-lain,” beber Wibi.

Karena itu Pagodja yang beranggotakan 100 komunitas deriver Gojek dan Go-Car di Jogjakarta menolak kebijakan pencabutan subsidi tarif. Mereka juga minta Gojek menghapus sistem akun prioritas.

Jika kebijakan tak dikembalikan seperti semula, Pagodja menilai, janji kesejahteraan bagi mitra Gojek bakal semakin jauh panggang dari api.

Sebagai bentuk protes atas masalah tersebut, Pagodja melakukan aksi off bid sejak kemarin pagi. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Atau hingga PT Gojek Indonesia merespons tuntuan Pagodja.

Menanggapi keluhan Pagodja,  Head Of Corporate Affairs Central Yogya East Java Bali Nusa Tenggara PT Gojek Indonesia Alfianto Domy Aji berdalih perusahaannya selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan para mitra. Salah satunya lewat kebijakan tarif layanan. “Gojek selalu menawarkan tarif tertinggi di industri,” kilahnya.

Domy menjelaskan, tarif layanan terbagi dua. Ada tarif  yang dibayarkan oleh konsumen sesuai aplikasi. Ada juga tarif yang dibayarkan oleh Gojek. Dommy mengklaim, tarif yang dibayarkan Gojek lebih tinggi dibandingkan konsumen. Itulah yang disebut subsidi.

Ditegaskan, Gojek harus menyamakan tarif dengan industri. Demi keberlangsungan bisnis. Juga demi menjaga pendapatan para mitra. Dengan tarif baru para driver diharapkan bisa mendapat order lebih banyak. Gojek sendiri terus menggenjot permintaan pengguna layanan lewat beragam promo.

Sementara soal aspirasi driver Gojek, Domy mengaku, institusinya sangat terbuka. Gojek bahkan menyediakan ruang untuk mencari solusi bersama. Tanpa unjuk rasa. (cr8/yog/mg2)

Mitra Go-Food Ikut Terdampak

Aksi off bid yang dilakukan anggota Pagodja berdampak pada mitra Go-Food. Aksi Gebrak Aplikator dengan mogok beroperasi menyebabkan pendapatan mitra Go-Food ikut-ikutan merosot. “Lumayan berkurang kalau dihitung rupiahnya,” ungkap Zakiyan, salah seorang barista di Kedai Kopi “Kupiku” di Jalan Anggajaya, Condongcatur, Depok, Sleman.

Kupiku, kata Zakiyan, biasanya merima order via Go-Food sedikitnya 20 kali per hari. Namun kemarin tak ada orderan sama sekali. Kondisi itu bahkan terjadi sejak Kamis (7/5) sore.

Sementara itu, tak puas unjuk rasa di Kantor Gojek Indonesia Perwakilan Jogjakarta, anggota Pagodja menggeruduk kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ untuk menyampaikan uneg-uneg serupa. Hanya, kehadiran Pagodja bak bertepuk sebelah tangan. Sebab, Dishub DIJ tak berkaitan langsung dengan masalah antara Gojek dan mitranya. “Mereka (Pagodja) curhat,” ujar Kepala Dishub DIJ Sigit Sapto Raharjo kepada Radar Jogja Jumat(8/3).

Sigit menegaskan, terkait subsidi tarif atau pemberlakuan tarif baru layanan Go-Ride jarak pendek  bukanlah wewenang Dishub. Itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh aplikator untuk perusahaan dan driver. “Keluhan mereka kami tamping. Kami hanya bisa memfasilitasi dan membantu mediasi kepada Gojek,” jelas Sigit.

Di bagian lain, Sigit mengimbau para driver online untuk tertib. Khususnya ketertiban tempat-tempat mangkal. Dia berharap masing-masing kelompok driver ojek online berkoordinasi terkait tempat mangkal.(cr9/yog/mg2)