DERASNYA aliran hoax sejalan dengan meningkatnya suhu politik. Hoax demi hoax seakan tak berhenti mengawal berjalannya perpolitikan di Negeri ini. Produksi hoax hari ke hari terus saja bertambah. Jelang pemilihan serentak, data yang dirilis di laman www.kominfo.go.id milik Kementerian Komunikasi dan Informasi ditemukan 62 konten hoax (Agustus-Desember 2018). Peningkatannya amat pesat. Hingga 3 Februari 2019 saja menurut Menkominfo sudah terdeteksi 78 hoax.

Jumlah tersebut belum termasuk yang tak terdeteksi dan sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Hoax diproduksi setiap saat dan disebarkan melalui medsos. Di medsos, berita diproduksi setiap saat, tanpa saringan, tanpa libur, dan makin membrutal. Hoax ini pun rawan akan melahirkan hoax berikutnya sehingga akan menjadi mata rantai hoax. Hal ini senada yang diungkapkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM Dr. Evi Noor Afifah yang menilai, dampak paling berbahaya dari revolusi industri 4.0 adalah maraknya hoax (KR, 23/2). Berbeda dengan media mainstream yang masih memiliki redaktur yang bertugas dalam mengontrol dan menyaring naskah berita.

Berita hoax ini memang merugikan salah satu pihak. Menjelang kontestasi demokrasi akbar, tentu kita harus selalu waspada sebab berita hoax dapat dijadikan alat untuk memfitnah salah satu pasangan capres-cawapres atau calon anggota legislatif tertentu. Hal ini tentunya berbahaya dan dapat mencederai demokrasi. Suara dan keyakinan pemilih dapat saja bergeser bahkan kabur lantaran termakan berita hoax.

Mereka yang termakan jerat setan berita hoax tidak saja masyarakat awam bahkan masyarakat terpelajar yang berpendidikan tinggi. Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). Sebaliknya. Memang tak bisa dipungkiri banjirnya berita hoax ini menguntungkan pembuat hoax. Oknum pembuat berita hoax bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah.

Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Regulasi yang dibuat pemerintah sebenarnya secara tegas melarang hoax diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 mengenai larangan penyebaran informasi secara sengaja yang bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan ancaman sementara itu pasal 28 mengenai larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian atau kebencian bermuatan SARA.

Adapun dalam pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan pelanggaran terhadap berita bohong dengan ancaman hukuman penjara dua tahun, pasal 14 (ayat 1) ancaman hukuman tiga tahun penjara, dan pasal 14 (ayat 2) ancaman sepuluh tahun penjara.

Namun, yang terjadi upaya ini saja masih belum cukup mampu memberantas virus tak sehat berita hoax ini sampai ke akar-akarnya. Diperlukan berbagai usaha untuk memujudkan iklim politik yang sehat tangkal hoax.

Media mainstream sejatinya bukan sekadar menyajikan berita namun lebih pada memberikan literasi pencerahan dan edukasi kepada masyarakat selaku konsumen informasi. Selain itu perlunya sinergi dengan masyarakat sipil.

Masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan masa depan bangsa dalam kontestasi demokrasi perlu dibina literasi medianya. Literasi media semacam internet sehat merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap dampak buruk media dalam penyebaran berita dan informasi di masa kampanye demokrasi. Langkah ini penting bagi masyarakat guna memproteksi diri dari berita hoax yang akan menimbulkan perpecahan bangsa.

Sudah saatnya masyarakat menjadi masyarakat anti-hoax yang cerdas dalam mengakses informasi. Langkah sederhananya yaitu menekan keinginan pribadi mengirimkan kembali (forward) pesan sosmed berantai yang belum terbukti kebenarannya. Saring sebelum sharing. Masyarakat harus mampu menjalankan fungsi filter dan kontrol terhadap berita dan informasi yang beredar. Laporkan segera kepada pihak berwajib bila ada situs ataupun oknum penebar hoax.

Kitalah yang harus menjaga keberlangsungan sehatnya (sebelum, saat, dan pasca) kontestasi demokrasi serentak pertama menggabungkan pilpres dan pileg dan mencatatkan sepanjang sejarah Indonesia, agar jangan sampai ternoda oleh berita hoax. Lewat simbiosis mutualisme dan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat harapannya mata rantai setan hoax dapat dipotong sehingga tidak sampai menyebar luas menggerogoti tubuh demokrasi Negeri ini. Semoga. (ila)

*Penulis merupakan kandidat magister dan peneliti di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.