JOGJA – Gugatan perdata Suwarsi dkk atas tanah Pakualamanaat Grond (PAG) yang menjadi lokasi pembangunan bandara baru Jogjakarta (NYIA) rupanya berujung menjadi kasus pidana.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman merasa terusik dengan upaya hukum Suwarsi dkk. Dia menyebut tindakan Suwarsi dkk yang telah menggugat dirinya sebanyak empat kali di Pengadilan Negeri (PN) Wates dan PN Jogja itu telah menganggu eksistensi Kadipaten Pakualaman.

PA IX kemudian turun tangan langsung dengan mengadukan Suwarsi dkk secara pidana ke Polda DIJ. “Kami melaporkan karena akta kepemilikan atas tanah PAG itu diduga palsu,” ujar PA IX saat memberikan keterangan sebagai saksi pelapor di PN Jogja Senin (4/3).

Laporan yang disampaikan PA IX melalui Penghageng Kawedanan Keprajan (semacam menteri agraria) Kadipaten Pakualaman KPH Bayudono Suryoadinegoro terbukti mujarab. Pengaduan wakil gubernur DIJ itu langsung diproses oleh polisi.

Suwarsi dkk kemudian menjadi tersangka. Kini bersama tujuh penggugat lainnya plus penasihat hukum Prihananto SH sejak Jumat (22/2) lalu ditahan. Perkaranya kini tengah disidangkan di PN Jogja. Suwarsi dkk dituduh PA IX telah menggunakan akta kepemilikan, nazab (surat asal usul) dan surat keterangan dari camat Temon, Kulonprogo yang diduga palsu.

“Kami merasa terganggu. Gugatan itu berpotensi merugikan Kadipaten Pakualaman secara materiil maupun immateriil. Kewajiban kami untuk melindungi eksistensi dan keistimewaan Kadipaten Pakualaman sebagaimana diamanatkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ,” ujar PA IX saat menerangkan alasan pengaduannya ke Polda DIJ.

Saat memeriksa PA IX sebagai saksi ada kejadian yang tak biasa. Majelis hakim yang diketuai Asep Perman SH sempat memohon maaf. Kejadiannya berlangsung saat hakim memeriksa identitas saksi. “Mohon maaf nanti kami menyebutnya saksi,” ujar Asep.

Tidak itu saja. Ketua majelis hakim terlihat berulang-ulang memakai kata nyuwun sewu (mohon maaf). Ini terjadi saat Asep bertanya maupun menerangkan sesuatu yang dianggap kurang jelas oleh PA IX. Selama sidang Asep menyebut kata nyuwun sewu tak kurang hingga sepuluh kali.

Berbeda dengan hakim yang cenderung santun, pertanyaan kritis diajukan Tim Penasihat Hukum Suwarsi dkk. Misalnya, PA IX ditanya soal laporan penggunaan akta kepemilikan tanah dan nazab yang diduga palsu. Secara terbuka PA IX mengakui belum pernah melihat secara fisik akta kepemilikan tanah maupun nazab asal usul yang dimiliki Suwarsi dkk. Adipati Paku Alam yang lahir dengan nama BRMH Wijoseno Hario Bimo itu mengakui laporannya didasarkan atas cerita dan keterangan dari tim penasihat hukumnya. “Secara fisik saya belum pernah melihatnya. Saya hanya mendengar dari penasihat hukum saya,” kilahnya.

Tidak berhenti di situ. Tim penasihat hukum terdakwa yang dikoordinasi Bambang Hadi Supriyanto SH mengejar soal alasan potensi kerugian yang dialami Pakualaman. Sebab, pada 5 Juni 2018 diketahui PA IX telah mencairkan dana ganti rugi tanah bandara senilai Rp 701 miliar. Mendengar pertanyaan itu, PA IX awalnya bersikukuh tidak bersedia menjawab.

“Bukan kompetensi saya menjawab,” hindarnya. Jawaban itu mengundang perdebatan sengit antara tim penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum (JPU) Dandeni Herdiana SH. Di antaranya mereka beberapa kali terlihat adu mulut. “Harap tenang,” sela Asep sambil mengetukan palu yang membuat ruangan hening seketika.

Setelah beberapa kali didesak dan ditunjukkan keterangan di berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa polisi, PA IX akhirnya bersedia menjawab. Dia mengakui dana Rp 701 miliar telah dicairkan. “Itu bukan uang pribadi saya, tapi milik kadipaten,” jelasnya.

Uang ganti rugi Rp 701 miliar menjadi sengketa antara PA IX dengan Suwarsi dkk. Dalam gugatannya Suwarsi dkk mengklaim sebagai ahli waris Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, putri GKR Hemas dengan raja Surakarta Susuhunan Paku Buwono (PB) X.

GKR Hemas atau ibunda Pembayun adalah putri raja Jogja Sultan Hamengku Buwono (HB) VII. Dia terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng (GRAj) Moersoerdarinah. Dalam gugatannya, Suwarsi dkk mengajukan bukti kepemilikan eigendom atau sertifikat hak milik No 674 verponding No 154 atas nama Moersoerdarinah.

Sertifikat itu diterbitkan oleh kantor Notaris Hendrik Radien di Jogjakarta pada 19 Mei 1916. Total luas tanah yang ada di eigendom itu mencapai 12.000 hektare yang berada di Kecamatan Temon, Kulonprogo. (kus/mg4)