JOGJA – Ekonom senior Rizal Ramli menilai sistem jaminan kesehatan di Indonesia perlu dibenahi. Hal ini dikarenakan munculnya masalah keuangan yang salah satu faktor penyebabnya dari jaminan kesehatan sosial masyarakat.

”Bisa lihat hari ini tagihan negara untuk membayar jaminan kesehatan seperti BPJS melonjak tinggi karena tidak disesuaikan dengan modal awal dan iuran,” ujar Rizal dalam temu media di salah satu kafe di Jogja, Jumat (1/3).

Rizal mengungkapkan, dari awal jaminan kesehatan sosial ini diusulkan ke pemerintah, modal awal yang diberikan sangat kecil dan tidak imbangnya jumlah iuran buruh/karyawan dengan perusahaan swasta.

Iuran yang dibebankan karyawan sangat rendah dari upah minimumnya, sedangkan perusahaan swasta atau kalangan bisnis hanya membayar iuaran 2 kali lipat dari iuran karyawan.

”Tidak aneh selama berjalan bertahun-tahun pendapatan dari iuran tersebut juga sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatan sekitar 200 juta penduduk di Indonesia,” paparnya.

Hal tersebut menyebabkan membengkaknya tagihan dari rumah sakit dan dokter-dokter yang sebagian belum menerima gaji hingga berbulan-bulan.

Disebutkan Rizal, di Singapura dalam social security system atau sejenis dengan jaminan kesehatan sosial, kontribusi iuran karyawannya lumayan tinggi, tapi perusahaan besar dan swasta 7 kali lipatnya iuran. Sehingga tidak ada masalah keuangannya yang timbul karena terlalu banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan sosialnya.

”Kondisi seperti ini harus dibenahi, lembaga penyedia jaminan kesehatan sosial harus bisa sehat dan memberikan jasa kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan baik,” tutur Rizal.

Sayangnya, menurut Rizal cara penyelesaian yang diambil pemerintah adalah pendekatan tansoplas, ada masalah di bagian ini dipasang tansoplas, ada timbul masalah lagi tempel tansoplas lagi. Penyelesaian ini dinilai sangat tidak konverehensif.

Rizal menyarankan, diperlukan pola-pola yang konverehensif, misal dengan top-up atau menambah modal yang lebih besar sekitar Rp 20-30 triliun agar kebutuhan kesehatan sosial masyarakat bisa terpenuhi tanpa harus menimbulkan masalah keuangan negara.

Juga perlu diubah undang-undang jaminan kesehatan sosialnya termasuk kontribusi (iuran) perusahaan swasta harus lebih tinggi berapa kali dari sumbangan karyawan.

Sistem informasi penggunan jaminan kesehatan juga harus dibenahi agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan saat mendaftar di rumah sakit karena saat ini masih ditemukan kurangnya beberapa syarat saat mendaftar di rumah sakit dengan menggunakan BPJS.

”Kami mengajak kedua calon presiden yang akan memimpin 5 tahun ke depan untuk menyiapkan menu-menu tambahan untuk rakyat Indonesia. Jangan menawarkan sama-sama lauk, yang satu tempe, satunya lagi tahu. Menu lain seperti HAM, kesehatan, UU ITE, dan lainnya,” tegasnya. (ita/ila)