DEWASA ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat wanita” adalah konstruksi sosial dan kutural atau gender.

Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola, dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik dianggap sebagai “kodrat wanita”. Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan adalah konstruksi kultural dari suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki (Fakih, 2013: 11).

Salah kaprah definisi gender justru semakin berkembang secara kompleks. Bahkan sampai saat ini, common sense masyarakat kita selalu menganggap bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin, dan perempuan harus menjadi pengikut.

Pandangan tersebut dari dulu sampai saat ini seolah tak pernah luntur, bahkan common sense tersebut telah merasuk ke dalam dunia pendidikan, pers, agama, dan sebagainya. Sehingga kesalahkaprahan tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap ketidakadilan terhadap perempuan. Kini perempuan seolah dianggap sebagai pihak yang pasif, dan harus tunduk terhadap perintah laki-laki. Perempuan seolah tidak bisa melawan apa yang diperintahkan oleh laki-laki, jika laki-laki mengatakan A, maka perempuan harus melakukan A, jika laki-laki mengatakan B, maka perempun harus melakukan B.

Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi permasalahan utama di negeri ini, bahkan sampai saat ini justru ketidaksetaraan tersebut seolah-olah harus dipelihara oleh pemerintahan yang menganut sistem politik demokrasi. Padahal dengan adanya sistem politik demokrasi merupakanlangkah awal untuk menciptakan kesetaraan gender, tetapi nahasnya di negeri ini isu-isu mengenai kekerasan perempuan pun selalu tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang sepele, karena jika permasalahan mengenai ketidakadilan terhadap perempuan dibiarkan begitu saja, maka Indonesia akan menjadi negara yang terus menerus dihantui oleh kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas. Data tersebut merupakan contoh bahwa di negeri ini perempuan selalu menjadi objek untuk melampiaskan kemarahan para kaum laki-laki. Sehingga kesetaraan gender pada saat ini merupakan salah satu hal yang seolah-olah mustahil dan tidak mungkin, padahal sebenarnya untuk mencapai suatu kedamaian di dalam negeri ini, maka salah satu kuncinya adalah menciptakan kesetaraan gender.

Memang tanpa dipungkiri upaya untuk membenahi permasalahan tersebut selalu ada dalam beberapa tahun belakangan ini, misalnya mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang pada saat ini sedang di bahas oleh DPR, hal ini juga merupakan salah satu langkah untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, dan juga untuk menciptakan kesetaraan gender yang selama ini belum pernah terlaksana dengan baik. Namun demikian, di satu sisi lainnya, kini publik patut mempertanyakan mengenai janji-janji manis dari para caleg perempuan yang seolah-olah dirinya akan memperjuangkan kesetaraan gender. Setiap kali caleg perempuan mencalonkan dirinya, pasti dalam situasi tertentu selalu menyinggung tentang gender. Akan tetapi ketika ia sudah duduk di kursi legislatif, namun pada akhirnya tetap saja kekerasan terhadap perempuan justru semakin rumit dan semakin sulit untuk diselesaikan.

Alih-alih menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, namun para legislator perempuan tersebut kini selalu dikalahkan oleh dominasi sistem patriarki yang berada di partainya.Namun demikian, kita tidak bisa menyalahkan para legislator perempuan saja, karena permasalahan gender bukan hanya masalah yang harus dibebani pada legislator perempuan, akan tetapi permasalahan gender adalah permasalahan kita semua. Oleh karena itu, jika ingin menciptakan kebijakan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat agar mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu gender.

Menghilangkan Constrain Recognition

Jika seseorang merasa bahwa dia tidak bebas berkespresi dalam situasi tersebut, maka apa pun informasi yang dia terima dan miliki menjadi tidak relevan, dan dia cenderung tidak akan mengeluarkan opini (diam). Individu-individu akan merasa adanya pembatasan (constrain recognition), jika ia tidak dapat berbuat apa pun terkait dengan isu yang dihadapinya (Kriyantono, 2012: 236-237). Setiap perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung tidak mempunyai keinginan untuk menceritakannya, dan tidak mau menginformasikannya kepada orang lain. Tidak jarang dalam beberapa tahun belakangan ini, ketika seorang perempuan melaporkan mengenai kekerasan seksual yang dialaminya, namun justru perempuan lah yang pada akhirnya dilaporkan kembali oleh orang yang melakukan kekerasan seksual tersebut.

Karenanya, pada saat ini bagi perempuan menantikan kesetaraan gender sama saja seperti menantikan salju di padang pasir. Maka dari itu, siapapun presidennya nanti, baik itu Jokowi ataupun Prabowo, maka yang harus ia lakukan adalah menjadikan kesetaraan gender sebagai harga mati. Begitu pun dengan masyarakat yang pada saat ini harus meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu gender. Jika ada kebijakan yang tidak menciptakan kesetaraan gender, maka hal itu bukan saja permasalahan yang dialami oleh perempuan saja, tetapi juga permasalahan tersebut merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa semester tujuh Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya.