JOGJA – Minimnya pengetahuan calon legislatif (caleg) mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) bukan isapan jempol. Operasi penertiban yang dilakukan Bawaslu Kota Jogja dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) selalu menyita ratusan APK. Mulai dari rontek hingga baliho di berbagai lokasi yang terlarang.

Terbaru adalah penertiban 742 APK di kawasan Kecamatan Mantrijeron. Ratusan alat kampanye ini disita dari berbagai titik. Ironisnya, seluruhnya melanggar pemasangan baik di tiang listik, pohon, hingga fasilitas umum. “Paling banyak memang jenis rontek, hampir 80 persen,” jelas Ketua Panwascam Mantrijeron Bambang Srigati, Rabu(27/2).

Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan segelintir caleg. Berdasarkan data Panwascam Mantrijeron pemilik APK mencapai puluhan. Saat penertiban hari pertama menyita APK milik 39 caleg. Sementara hari kedua menyita milik 34 caleg.

Tidak hanya pelanggaran pertama, beberapa di antaranya mengulang. Langkah tegas diambil dengan menyita APK. Berbeda dengan pelanggaran pertama, APK tetap dikembalikan. Caleg tetap diminta mematuhi Peraturan Wali Kota Jogja No 55/ 2018. “Rata-rata memang pernah terjaring penertiban APK. Ini terjaring lagi. Konsekuensinya APK kami sita,” tegasnya.

Temuan lain adalah hampir seluruh APK tidak berizin. Terbukti tidak adanya stiker perizinan dari Pemkot Jogja. Padahal tahapan pengajuan ijin tidaklah sulit. Alhasil penertiban tidak hanya menyasar fasilitas publik tapi juga APK tak berizin.

Bambang menegaskan aturan perijian tertuang dalam Pasal 5 Perwal No 55/2018. Untuk pemasangan APK wajib ada perijinan. Dalam sekali proses perizinan bisa berisikan banyak APK. Selanjutnya dinyatakan legal jika ada tertempel stiker perizinan. “Tadi ada yang kami sita meski sudah berdiri secara mandiri. Setelah dicek ternyata tidak ada izinnya dan harus diamankan. Kalau mau pasang izinnya diurus dulu,” pesannya.

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS mengakui tidak mudah mengedukasi para caleg. Ini karena masih ada opini bahwa APK bisa dicetak kapan saja.

Bawaslu Kota Jogja sendiri terus menginventaris para pelanggar. Selanjutnya akan dikirimkan surat ke personal maupun partai politik. Langkah ini sudah dilakukan saat tahap peringatan. Setiap caleg diminta menurunkan secara mandiri APK yang melanggar.

Dua hari ternyata angka pelanggarannya tinggi sampai 700an. Sementara pada medio September hingga tengah Februari kisaran 3. 000. Artinya mendekati hari H pemilu justru meningkat. “Ini harusnya jadi catatan bagi caleg maupun parpolnya,” katanya. (dwi/din/mg2)