BANTUL – Anggota DPRD Bantul tetap mematok target tinggi dalam bidang legislasi. Meski, 2019 merupakan tahun politik. Itu terlihat dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019.

Berdasar Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Propemperda Tahun 2019 yang ditandatangani Wakil Ketua III DPRD Bantul Arni Tyas Palupi, ada 16 raperda yang bakal dibahas pada tahun ini. Sebanyak empat di antaranya merupakan prakarsa DPRD Bantul. Selengkapnya lihat grafis.”Itu (empat raperda, Red) prakarsa teman-teman komisi. Mulai Komisi A hingga Komisi D,” jelas Wakil Ketua III DPRD Bantul Arni Tyas Palupi di ruang kerjanya, Rabu (27/2).

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, Arni menyebut jumlah raperda yang dibahas pada 2019 memang lebih sedikit. Biasanya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merancang 26 hingga 28 raperda. Tujuannya agar Kabupaten Bantul memiliki perangkat hukum yang lebih komplet. Sekaligus agar Bumi Projotamansari selangkah lebih maju dibanding kabupaten/kota lain.

Namun, politikus Partai Golkar ini mengakui tak sedikit pembahasan raperda pada tahun-tahun sebelumnya yang tertunda. Bahkan, ada pula yang gagal masuk pembahasan.”Penyebab tertunda atau gagal juga bermacam-macam. Seperti aturan perundang-undangan di atasnya belum rigid,” ucapnya.

Karena itu, politikus yang tinggal di Sewon ini optimistis seluruh raperda dalam Propemperda 2019 bakal terbahas. Toh, jumlahnya berkurang hampir separo dibanding propemperda tahun-tahun sebelumnya. ”Kami ingin efektif. Semuanya bisa dibahas sampai tuntas. Karena raperda-rapeda yang dibahas untuk menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat,” tutur Arni memastikan anggota DPRD Bantul periode 2019-2024 tidak akan terbebani dengan Prompemperda 2019.

Ketika disinggung mengenai pembahasan raperda di triwulan I, Arni menegaskan tak ada persoalan. Meski, hampir seluruh anggota periode 2014-2019 mencalonkan kembali. Itu terlihat dengan kesibukkan para wakil rakyat ini mempersiapkan raperda prakarsa DPRD.”Saat ini, teman-teman sudah konsultasi dan komparasi sebelum memasuki tahapan pembentukan pansus (panitia khusus) raperda prakarsa DPRD,” tuturnya.

Meski telah diketok, propemperda tetap berpotensi mengalami perubahan. Apalagi, jika disebabkan pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru. Seperti Propemperda 2019 yang telah diketok pertengahan Desember tahun lalu.”Kemarin ada surat dari eksekutif terkait perubahan propemperda,” jelas Ketua Bapemperda DPRD Bantul Surotun menyebut salah satu isi surat tersebut terkait perubahan judul Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul. Diubah menjadi Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.

Kendati begitu, politikus PAN ini belum bisa memastikan perubahan Propemperda 2019. Apakah sebelum atau setelah Pemilu 2019. Sebab, Badan Musyawarah (Banmus) baru menggelar rapat penjadwalan berbagai agenda kedewanan hari ini.Yang pasti, cepat atau lambat perubahan propemperda tergantung substansinya,” tambahnya. (*/zam/mg4)