DEMOKRASI merupakan suatu sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Ia muncul pertama kali di Yunani abad ke-5 SM. Sistem ini bisanya disandingkan dengan yang lainya seperti Oligarki dan monarki. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tidak lama lagi akan segera menggelar pilpres dan pileg.

Pemilihan umum, langsung dan demokratis pada tanggal 17 April mendatang merupakan yang keempat kalinya, dimana tiga pilpres dan cawapres sudah dilakukan pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Kesempatan yang tidak seimbang antar warga negara seringkali didasari oleh materi yang dimiliki atau popularitas dari bakal calon. Seakan hak untuk dipilih hanya berlaku bagi mereka yang memiliki uang, atau mereka yang terkenal dan mempunyai nama di masyarakat dimana kita sangat sulit menilai apakah itu wajah asli mereka atau tidak.

Terutama materi atau lebih spesifiknya uang dari bakal calon sangat menentukan sekali kursi kepemimpinan nantinya akan diraih oleh siapa. Kejadian yang sudah lumrah terjadi di desa-desa, yakni adanya beberapa gelintir dana yang mana itu masuk hampir tiap pintu rumah warga. Biasanya mereka diberi uang serta permintaan agar warga memilih bakal calon tertentu. Kampanye gelap seperti ini tentu saja tidak dibenarkan. Mirisnya warga masyarakat justru malah senang dengan adanya dana-dana semacam ini yang masuk ke kantong mereka.

Permasalahan ini jika kita lihat secara menyeluruh maka akan berdampak pada beberapa kelompok diantaranya masing-masing paslon, para penyumbang dana atau orang-orang berkepentingan dan masyarakat. Dampak yang akan dihadapi oleh paslon sudah diuraikan dan terjadi secara kasat mata. Dampak untuk para penyumbang dana berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang sudah mereka rencanakan. Hampir sama sebenarnya dengan apa yang dirasakan oleh paslon. Bedanya kerugian yang mereka alami nyata dan dirasakan secara langsung.

Adapun dampak yang menyerang masyarakat pada kejadian money politic  tidak terjadi secara langsung dan tidak disadari. Dimana mereka digerogoti nilai-nilai luhur yang sudah berlaku secara turun-temurun, seperti kejujuran, kepercayaan dan kerjakeras. Setiap kepala yang mendapat uang-uang gelap itu tidak menyadari bahwa mereka sudah melanggar etika dan nilai luhur dari leluhur mereka. Hal inilah yang akan menjadi sumber kerusakan moral-moral para pemimpin negara seterusnya. Apabila tidak dihentikan malpraktik kampanye gelap tersebut.

Langkah yang bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah melakukan yang terbaik bagi negara Indonesia sekecil apapun perbuatan itu. Bersatu bersama dengan lapisan pemerintah paling bawah untuk mencegah masuknya kampanye-kampanye yang tidak sesuai etika dan menyalahi aturan yang sudah disepakati bersama. Karena jika masyarakat sudah tidak mempunyai moral disusul pemerintah yang mendukungnya dengan berbagai taktik dan cara maka yang akan terjadi selanjutnya adalah hukum yang tidak berkeadilan dan imbasnya kembali kepada kita sebagai warga negara.

Negara yang sejahtara dimulai dari rakyatnya, terutama di Indonesia sebagai negara demokrasi. Dalam negara demokrasi ada istilah yang menagatakan bahwa segala sesuatu yang ada pada negara itu untuk, oleh dan dari rakyat. Rakyat harus sadar bahwa mereka kekuatan utama dan terbesar untuk bisa menjadi Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk berusaha mewujudkan pemilu yang bersih bebas dari money politic. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga