JOGJA – Alat peraga kampanye (APK) milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendominasi jumlah pelanggaran di wilayah Kota Jogja. Berdasarkan data per 13 Februari, jumlah pelanggaran mencapai 918 buah. Jumlah ini merupakan akumulasi September hingga Februari.

Menyusul kemudian pada urutan kedua Partai Amanat Nasional sebanyak 689. Pada urutan ketiga diduduki Partai Gerindra dengan 305. Sementara total APK yang ditertibkan pada rentang waktu yang sama mencapai 3.045 buah. Pelanggaran didominasi dengan pemasangan di tempat yang salah. “Seperti kawasan taman, menancapkan pada batang pepohonan, menggunakan fasilitas umum seperti pasar, tiang listrik dan lainnya,” jelas Ketua Bawaslu Kota Jogja Agus Inharto, Selasa(26/2).

Bawaslu sendiri rutin memberikan edukasi dan peringatan kepada parpol maupun caleg peserta Pemilu 2019. Terkait pelanggaran, seluruh APK diturunkan. Selanjutnya diinventarisasi berdasarkan nama caleg. Apabila melakukan kesalahan berulang maka APK tidak dikembalikan.

Upaya penertiban, diawali dengan surat peringatan. Setiap caleg diminta menurunkan sendiri APK melanggar. Sayangnya dari data penertiban masih banyak yang ngeyel. Terbukti dari surat yang dikirimkan hanya beberapa yang menertibkan secara mandiri. “Pasti diawali dengan teguran tapi ya seperti yang dilihat hari ini. Jumlah APK yang ditertibkan pasti tidak sedikit,” ujarnya.

Sejatinya aturan mengenai APK terpampang jelas dalam Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 55 Tahun 2018. Sayangnya belum semua caleg memahami aturan baku tentang Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu 2019 ini.

Di satu sisi pelanggaran yang terjadi hanya bisa ditindak dalam wujud teguran. Berupa pelarangan pemasangan APK di tempat yang salah. Bentuk teguran lain adalah penyitaan APK milik caleg. Itupun APK bisa kembali apabila pelanggaran baru pertama kali.

Mekanismenya memang seperti itu ditertibkan lalu dikembalikan apabila pelanggaran baru pertama kali. Itulah mengapa ada data inventaris untuk setiap caleg. “Kalau disita, mereka (caleg) harus mencetak lagi. Sesuai dengan perwal,” katanya.

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS mendorong agar setiap caleg lebih peka. Pelanggaran pemasangan APK justru berimbas ke nama baik caleg maupun partai.

Bawaslu Kota Jogja, lanjutnya, telah membagikan salinan perwal ke Panwascam hingga parpol. Artinya aturan tersebut telah diketahui secara umum. Tentunya menjadi kewajiban pula para peserta Pemilu 2019 untuk mematuhinya. “Sudah sosialisasi, seharusnya memang sudah paham,” jelasnya. (dwi/mg2)