BANTUL Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu ) yang bersih, langkah beberapa desa di Bantul ini patut diapresiasi. Sebab, mereka berani menolak praktik politik uang masuk ke desanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Harlina mengungkapkan hingga saat ini Kabupaten Bantul sudah memiliki satu desa yang resmi mendeklerasikan diri sebagai desa Anti Politik Uang (APU). Yaitu di Murtigading. Desa ini berani berkomitmen untuk menolak praktik bitingan dan praktik politik uang lainnya.

Dan belum lama ini, desa tersebut juga sempat mendapat apresiasi dari Bawaslu RI sebagai pelopor desa penolak anti politik uang. Langkah dari desa ini juga dianggap baik dan dijadikan percontohan desa APU nasional.

Dan dalam waktu dekat ini, sudah ada empat desa lagi yang akan menyatakan berkomitmen sebagai desa anti politik uang. Desa-desa tersebut adalah, Sri Harjo, Sri Gading, Wirokerten, dan Pleret . “Serta rencananya akan ada satu desa lagi, yaitu Panggungharjo,” katanya.

Harlina mengatakan beberapa desa tersebut dalam mendeklarasikan penolakan politik uang di desanya atas inisiatif masyarkat sendiri. Tujuannya adalah mewujudkan Pemilu 2019 yang bersih lebih berintegritas dan berkualitas.Dan dalam prosesnya, desa anti politik uang ini tidak hanya terfokus pada pemilu tahun ini saja. Namu juga untuk pelaksanaan pilkada dan pilkades. “Masyarakat desa anti politik uang ini, juga berharap dalam pemilu terpilih juga pemimpin yang amanah. Karena tidak melakukan praktik politik uang,” ujarnya.

Harlina menjelaskan, praktik politik uang merupakan pelanggaran Pemilu. Dan peraturan tentang praktik politik semacam ini, juga telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain memberikan apresiasi, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada setiap desa untuk ikut mengawasi pelanggaran pemilu.(cr5/din/mg2)