MANUSIA merupakan makluk sosial (zonpoliticon) yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Begitu juga dalam proses perjanjian, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering atau minimal pernah melakukan suatu proses perjanjian dengan orang lain.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan dunia maya menjadi tanpa batas (borderless). Hal tersebut dilakoni beberapa masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang digemari merupakan Jual Beli Online (E-Commerce). Jual beli online (E-Commerce) merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer. E-Commerce dapat mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan orang lain dimanapun dan kapanpun.

Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, akan tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal-hal negatif. Berdasarkan data Kementerian Keminfo pada tahun 2018 kurang lebih telah terjadi 1.4000 kasus penipuan  jual beli online (E-Commerce). Hal tersebut merupakan salah satu indikasi yang terjadi akibat kurangnya pengawasan yang secara signifikan dari aparatur negara. Yang mana E-Commerce tersebut dilakukan antara pihak tidak bertemu secara langsung untuk melakukan negosiasi dan kesepakatan. Semua transaksi jual beli online dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka didasari atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Maka dari itu, melakukan perjanjian melalui E-Commerce juga berhati-hati dikarenakan melakukan perjanjian secara online yang dapat diketahui perjanjian terhadap barang yang dibeli tidak secara langsung. Barang yang dapat dipilih hanya dalam bentuk gambar serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh sang penjual. Jika tidak dilakukan secara hati-hati akan merugikan salah satu pihak. Maka dari sinilah kita melihat apakah pelaksanaan perjanjian jual beli online telah sesuai dengan asas konsensualisme baik oleh masing-masing pihak seperti yang diterapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Meskipun aturan dalam pelaksanaan jual beli online telah ada, namun terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum tersebut salah satunya pada penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian. Hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada masyarakat lainnya. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta