BANTUL – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memakan korban. Sebagian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul dipastikan tidak memperoleh uang pensiun. ”Aturan ini kurang sesuai,” kritik Mujiyono, staf di MTs N Pundong, Selasa (26/2).

Dalam aturan itu, ASN yang memiliki masa aktif kerja kurang lima tahun sejak diangkat sebagai CPNS (calon pegawai negeri sipil) tidak mendapatkan uang pensiun. Warga Dusun Jebugan, Tirtomulyo, Kretek, ini tak menampik bahwa dia diangkat sebagai ASN pada 1 November 2014. Dia bakal memasuki pensiun pada Agustus 2019.

Dengan begitu, masa aktif kerjanya hanya 4 tahun sembilan bulan. ”Tapi, masa kerja golongan saya 17 tahun enam bulan,” ucapnya. Dari itu, Mujiyono melayangkan protes kepada pemerintah. Sebab, masa kerja aktifnya, seharusnya, lebih dari lima tahun terhitung Agustus 2019. Hanya menjadi 4 tahun sembilan bulan karena kesalahan pemerintah. ”Dulu, ada kesalahan teknis pemerintah, sehingga mundur,” tuturnya. Senada dikeluhkan Giyono.

Dia menyebut ada 68 ASN Kemenag di DIJ yang terancam tidak mendapatkan uang pensiun. Sebanyak 57 di antaranya ASN di lingkungan Kantor Kemenag Bantul.”Saat ini kami sudah melayangkan surat kanwil Kemenag dan pusat. Tapi belum ada respons,” kata pria yang ditunjuk sebagai ketua paguyuban ASN Kena Dampak PP Nomor 11 tahun 2017 ini.Dia berharap pemerintah merespons. Agar mereka dapat memasuki pensiun dengan tenang. (cr6/zam/mg4)