JOGJA – Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengapresiasi warganya yang menginisiasi kawasan bebas alat peraga kampanye dan atribut partai politik (parpol). Namun, Heroe berpesan agar warga tidak bersikap saklek. Lantaran pemasangan APK telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2018 tentang APK.

”Bebas APK sebagai sampai visual saya setuju. Tapi di satu sisi harus memberikan kesempatan juga,” jelas Heroe, Senin (25/2).

Yang dimaksud Heroe dengan kesempatan adalah peluang calon legislatif (caleg) untuk melakukan sosialisasi. Agar caleg dapat memaparkan berbagai program yang akan diperjuangkan ketika terpilih kelak kepada para calon pemilihnya.

Beda persoalan jika caleg memasang APK sembarangan. Menurutnya, warga berhak menegur dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menurunkannya. Karena itu, Heroe meminta setiap peserta Pemilu 2019 memahami aturan pemasangan APK.

”Selain demi estetika, (tertib memasang APK), Red) juga untuk menghindari konflik sosial maupun politik,” ingatnya.

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS memiliki pandangan lain. Dia melihat kawasan bebas APK yang diinisiasi warga sebagai bentuk kegelisahan. Warga ingin caleg bertemu dan mengenal langsung dengan caleg. Tidak melalui APK. Agar warga mengetahui program apa saja yang ditawarkan caleg.

”Melarang APK bukan berarti melarang kampanye. Warga menuntut kehadiran langsung caleg agar ada interaksi langsung,” jelasnya. (dwi/zam/tif)