JOGJA – Perbedaan penerimaan turunnya tunjangan kinerja (tukin) antara aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DIJ dengan Pemkab dan Pemkot menjadi rasan-rasan. Jajaran Pemprov DIJ pun diminta bisa melakukan penyesuaian.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengakui ada perbedaan antara Pemrpov dan Pemkab maupun Pemkot. Bahkan dia sempat mendapatkan keluhan terkait perbedaan besaran tukin yang akan diterima tiap ASN. Keluhan berupa pengajuan tukin pemkot dan pemkab justru lebih besar daripada pemprov.

Pria yang akrab disapa Inung itu pun meminta jajaran dibawah Pemprov menyesuaikan. Pengajuan tetap diijinkan namun menjadikan pengajuan pemprov sebagai acuan.  “Keluhannya jauh lebih tinggi dari milik pemprov,” katanya, Senin(25/2).

Karena itu pihaknya berharap kabupaten kota ada kearifan untuk tidak melebihi besaran yang diberikan provinsi. “Kami juga mengingatkan bahwa tukin ini ada kebijakan yang sifatnya evaluatif, bisa saja hilang jika tidak efektif mendongkrak kinerja,” tuturnya.

Politikus PAN itu mengingatkan agar ada parameter yang digunakan. Terutama terkait kinerja personal maupun institusi. Dia meminta pembagian tukin tidak asal merata. Ini karena azas yang digunakan adalah keadilan berdasarkan kinerja. Sehingga apabila ASN memiliki prestasi maka layak mendapatkan tukin. Tentunya ada perbedaan tukin untuk setiap ASN.

“Tukin itu bertujuan mensejahterakan ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Parameter yang digunakan ya harus berdasarkan kinerja bukan asal bagi-bagi,” tuturnya.

Adanya parameter ini tentunya menjadi catatan bagi ASN maupun institusi. Dimana pembagian tukin diprioritaskan kepada prestasi. Inung juga mendorong adanya punishment apabila ASN tidak berprestasi. “Jangan hanya reward (tukin) tapi juga hukuman jika tidak bisa bekerja sesuai target,” tuturnya.

Dia meminta kelayakan turunnya tukin adalah tingkat kepuasan pelayanan publik. Apabila keluhan minim dan pelayanan meningkat bukti bahwa ASN telah bekerja maksimal. Namun jika banyak keluhan juga bukti perlu ada pembenahan sistem manajemen kerja.

“Angka kemiskinan berkurang itu juga bisa jadi bukti bahwa program pemerintah terimplementasi dengan baik. Nah ini setidaknya bisa jadi pertimbangan kebijakan,” ujarnya.

Termasuk prestasi instansi tidak sepenuhnya bisa mencerminkan prestasi tiap ASN. Menurut dia, takaran produktivitas harus dari berbagai sudut pandang dan data.  “Bisa saja institusi bagus tapi personal tidak,  begitu juga sebaliknya. Personal kerap menyumbangkan ide inovasi, ini perlu diapresiasi,” katanya.  (dwi/pra/mg2)