GUNUNGKIDUL – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menyoroti keseriusan partai politik (parpol) melawan praktik money politics. Sebab, ada enam parpol tidak menghadiri sekaligus meneken Deklarasi Desa Antipolitik Uang di kawasan objek wisata Embung Nglanggeran, Patuk, Sabtu (23/2) lalu. Yaitu, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, PAN dan PKPI.

”Kami sayangkan karena ada parpol yang tidak hadir,” tutur Ratna di sela deklarasi.

Dia berpendapat kehadiran parpol dalam deklarasi menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencegah money politics. Itu sekaligus bisa dijadikan garansi bahwa praktik money politics tidak terjadi pada Pemilu 2019.

Menurutnya, deklarasi di Gunungkidul merupakan yang keempat di Indonesia. Dia berharap deklarasi serupa bisa diikuti daerah lain. Agar seluruh daerah bisa mendeklarasikan antipolitik uang.

”Politik uang seperti penyakit kanker stadium lanjut, sehingga harus diberantas. Jadi, untuk menghilangkan praktik-praktik kotor ini butuh partisipasi dari masyarakat,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono mengaku sudah menyebar undangan ke seluruh pengurus parpol peserta Pemilu 2019. Kendati begitu, Is Sumarsono menekankan, ketidakhadiran mereka tak perlu diperdebatkan.

”Yang terpenting gerakan antipolitik uang akan terus digalakkan dari gerakan sosial menjadi gerakan moral,” katanya.

Meski ada enam parpol yang disebut tak hadir, Demas Kursiswanto, politikus PDI Perjuangan tampak datang saat acara deklarasi. Ketua DPRD Gunungkidul ini beralasan harus meninggalkan lokasi saat pertengahan acara. Lantaran ada agenda mendadak. (gun/zam/mg1)