JOGJA – Sekitar seribu warga Kota Jogja terancam kehilangan hak pilih. Sebab, hingga sekarang, mereka belum melakukan perekaman e-KTP.

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Dari pencermatan Bawaslu, mayoritas pemilih yang belum memiliki e-KTP ini berusia muda.

”Beberapa kasus yang kami temukan (pemilih) ikut keluarga dan sekolah di luar. Bisa luar Kota Jogja, provinsi bahkan di luar negeri,” jelas Noor Harsya mengungkapkan penyebab pemilih belum melakukan perekaman e-KTP Minggu(24/2).

Bawaslu, kata Noor Harysa, dilematis menyikapi persoalan ini. Lantaran perekaman e-KTP bukan wewenang Bawaslu. Melainkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja. Kendati begitu, Noor Harsya berkomitmen bakal mengupayakan solusinya. Agar mereka bisa menyalurkan hak politiknya. Toh, masih ada waktu hingga 17 Maret untuk melakukan pendataan.

”Yang penting perekaman dulu. Lalu untuk menyalurkan hak suara bisa di tempat lain. Termasuk di luar negeri juga sudah difasilitasi,” ujarnya.
Selain perekaman, Noor Harsya mencatat ada persoalan lain. Menurutnya, ada 16 warga Mantrijeron belum masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap). Diduga mereka tercecer saat pendataan DPT.

”Kami rekomendasikan (mereka didata) di DPTb (daftar pemilih tambahan) kedua,” tuturnya.

Terkait perekaman e-KTP, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengaku telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Jogja. Hasilnya, disdukcapil intens menjalin komunikasi dengan warga yang sekolah atau bekerja di luar Kota Jogja. Baik melalui pengurus RT/RW maupun kepala keluarga.

”Terus kami upayakan, tapi kami juga meminta warga aktif. Ini karena kaitannya dengan kesadaran masing-masing warga,” katanya. (dwi/zam/mg3)