BANTUL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mendapat amunisi tambahan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul siap turun tangan memberikan berbagai bantuan hukum kepada salah satu penyelenggara pemilu tersebut.

”Khususnya dalam mengantisipasi sengketa pemilu,” jelas Kepala Kejari Bantul Zuhandi usai penandatanganan MoU antara Kejari Bantul dan KPU Bantul, Jumat (22/2).

Menurut Zuhandi, MoU yang diteken di kantornya itu sebagai bentuk upaya aktif kejari. Korps Adhyaksa ingin ikut menyukseskan hajatan pesta demokrasi lima tahunan.

Selain mengantisipasi sengketa pemilu, kata Zuhandi, kejari juga akan memberikan pendapat hukum kepada KPU. Terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

”Juga persoalan lain. Seperti persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan yang berimplikasi hukum,” ujarnya.

Komisioner KPU Bantul Divisi Hukum dan Pengawasan Mestri Widodo mengklaim kerja sama antara KPU dan kejari merupakan kali pertama. Juga menjadi pelopor di antara kabupaten/kota lain di DIJ.

Menurutnya, kerja sama ini tidak sebatas pada persoalan hukum. Rencananya, KPU juga akan melibatkan kejari dalam sosialisasi pemilu.

”Kerja sama selama dua tahun. Sehingga bisa berlanjut hingga pilkada Bantul,” katanya.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa untuk terwujudnya pemilu yang sukses butuh melibatkan sejumlah pihak. Salah satunya Kejari Bantul. (cr5/zam/mg4)