SLEMAN – Peran media saat masa kampanye menyongsong pemilihan umum (pemilu) sangat vital. Mengingat, bahwa khittah media menulis berita bukan berdasarkan kepentingan golongan tertentu melainkan juga harus memikirkan kepentingan masyarakat luas.

Bisa jadi, media yang dimiliki oleh golongan tertentu malah memroduksi berita yang justru menimbulkan perpecahan dan konflik. Hal itu merupakan efek dari kepemilikan dan arah politik media tersebut. “Jadi kalau membuat konten berita, dalam hal ini konteksnya berita pemilu harus mengedepankan aspek edukasi,” ujar Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi di sela-sela workshop Peliputan Pemilu 2019 dengan tema “Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat” di Hotel Alana Kamis (21/2).

Jimmy mengingatkan, pada perhelatan Pemilu 2019 ini banyak konten-konten berisi hoaks yang tersebar di segala macam media. Bahkan ada media yang juga secara tidak langsung memroduksi konten hoaks. Caranya mengutip hoaks yang sudah tersebar di media sosial (medsos). “Hoaks itu terjadi karena kelatahan jari. Tidak bisa menahan diri. Jadi, intinya pengendalian diri, terutama jari,” ingatnya.

Lantas apa yang seharusnya media sajikan? Menurutnya, tentu yang paling banyak adalah berita menyangkut peserta pemilu. Selanjutnya berita terkait regulator dan regulasi pemilu. “Tidak lupa juga tentang tahapan pemilu, pengamanan, isu-isu pemilu, juga pemberitaan terkait peran serta masyarakat,” urainya.

Dia juga mengingatkan kepada media agar berhati-hati. Sebab, ada calon legislatif (caleg) yang sengaja minta dimunculkan dalam bentuk berita. Artinya secara tidak langsung media juga memberikan panggung kepada caleg tersebut.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan perlu adanya sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan pemilu aman dan damai. Dalam hal konten pemberitaan harus ada koordinasi dengan dewan pers.

Sebab, praktik kampanye kotor dengan menggunakan pemberitaan marak dilakukan. Yang terbaru adalah penyebaran tabloid Indonesia Barokah yang disebar ke masjid-masjid dan pondok pesantren di seluruh Indonesia. “Dewan Pers kami minta untuk memeriksa konten, kantor pos kami minta untuk menyetop pengiriman. Indonesia Barokah itu ada niatan tertentu,’’ bebernya.

Pihaknya juga turut mengawasi akun-akun media sosial. Setidaknya hingga Januari  lalu, pihaknya mendata ada sekitar 900 cuitan di twitter. “Dari 65 cuitan ada indikasi dan tengah kami tindaklanjuti,” bebernya.

Direktur Pengelolaan Media Kominfo RI Siti Meiningsih menjelaskan platform media sosial, aplikasi dan situs-situs website menjadi penyebar hoaks tertinggi. Data 2017, tercatat penyebaran hoaks terdiri dari tulisan 62,10 persen, gambar 37,50 persen, dan video 0,40 persen. “Problem terbesar dalam penggunaan internet adalah hoaks,” kata perempuan yang akrab disapa Mei ini.

Oleh karenanya dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar terlibat dalam pengawasan pemilu. Tujuannya untuk mewujudkan pemilu damai dan bebas dari konten hoaks.

Ketua PWI DIJ Sihono HT juga turut mengingatkan kepada seluruh wartawan tentang konsep jurnalisme jalan lurus. Yaitu karyanya diinginkan dan dimaui oleh masyarakat. “Jadi bukan karya yang diinginkan oleh pemilik media, politisi juga karya yang dikehdaki oleh wartawan,” ingat Sihono.

Sihono juga tidak menampik jika banyak media yang dimiliki oleh politisi. Menurutnya, Sebetulnya media ada bukan untuk kepentingan golongan. “Tapi untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. (har/din/mg4)