GUNUNGKIDUL – Suhu politik di Gunungkidul sedang menghangat. Untuk pertama kalinya penyelenggara pemilu di Bumi Handayani menangani kasus sengketa pidana pemilu. Ini berkaitan keputusan KPU untuk mencoret nama Ketua DPC Partai Gerindra Ngadiyono Gunungkidul itu dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019.

Sehari setelah KPU Gunungkidul menggelar rapat pleno dan berbuntut pada pembatalan calon legislatif karena tersangkut pidana pemilu, Ngadiyono melawan. Kamis (21/2), didampingi kuasa hukum dan simpatisannya, Ngadiyono mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul.

“Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan KPU Gunungkidul yang mencoret nama saya dari DCT,” kata Ngadiyono kemudian buru-buru masuk ke salah satu ruangan.

Sekitar 45 menit kemudian, politisi yang juga menjabat sebagai salah satu pimpinan DPRD Gunungkidul tersebut keluar dari ruangan. Masih dengan gaya banyolannya, Ngadiyono menemui awak media.“Ke sini  untuk mengajukan sengketa. Bukan silaturahim. Sementara ini dulu. Nanti baru tahapan lainnya dan semoga selesai,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengajuan sengketa dilakukan supaya memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti pemilu April mendatang. Apapun hasilnya, dia siap melaksanakan keputusan KPU. “Intinya harus berupaya secara hukum, dan bagaimana caranya saya agar bisa mengikuti pemilu lagi,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono mengatakan, laporan sengketa terkait pencoretan DCT salah satu caleg dari parpol Gerindra tersebut sudah diterima. Namun ada beberapa persyaratan yang masih belum lengkap. Format permohonan belum lengkap, namun tetap diterima. Bawaslu meminta agar dilengkapi dulu maksimal besok siang (hari ini, Red). “Setelah dokumen persyaratan terpenuhi, segera kami proses,” kata Is Sumarsono.

Ditanya mengenai hasil akhir dari gugatan, kata dia, tahapannya ada tiga. Pertama ditolak Bawaslu jika berkas sengketa tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat formil. Kedua, setelah berkas lengkap menunggu hasil mediasi antara penggugat dengan tergugat. Terakhir adalah memutuskan yakni, menganulir keputusan KPU terkait pencoretan DCT atau sebaliknya. “Pihak pemohon memiliki waktu sekitar 18 hari kerja (upaya hukum melawan keputusan KPU),” ujarnya. (gun/din/mg4)