Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM adalah warga yang dengan kesadaran, tanggung jawab sosial dan didorong rasa kebersamaan kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.

“PSM sebagai potensi dan sumber kesejahteraaan sosial perlu dioptimalkan perannya. Khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial,” ujar Anggota Komisi D DPRD DIY Soleh Wibowo Kamis(21/2).

Masalah sosial yang dimaksud Soleh meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan bencana alam. Kemudian ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, akibat bencana sosial, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta penyalahgunaan narkotika.

Juga masalah kesejahteraan sosial lainnya. Itu agar mampu menghadapi kompleksitas permasalahan sosial. Dengan demikian, PSM sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya demi mengimbangi cepatnya pertumbuhan permasalahan sosial.

“Idealnya jumlah PSKS dapat proporsional mengimbangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dengan begitu, tak ada penanganan masalah sosial yang tidak melibatkan PSKS,” ungkap anggota dewan asal Wates, Kulonprogo ini.

Dikatakan, PSM sebagai motor penggerak melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat akar rumput di wilayah pedesaan. Jumlah PSM minimal satu setiap desa guna mengimbangi jumlah pedesaan yang ada. “Harapannya jumlah PSM di tingkat desa bisa terus. Minimal satu desa ada lima orang PSM,” kata Soleh.

Meski demikian, Soleh mengingatkan, ketersediaan jumlah PSM harus diimbangi dengan kompetensi. Itu penting karena perkembangan permasalahan sosial semakin kompleks sehingga perlu SDM yang kompeten dalam penanganannya.

Peningkatan kompetensi PSM dilakukan dengan menyinergikan dan mengintegrasikan gerak langkah PSM bersama PSKS lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM dapat lebih diberdayakan dengan penguatan kompetensi keilmuan dan keterampilan. Selain itu, dapat berkolaborasi, berkoordinasi dan memperkuat jaringan kerja dengan gugus tugas lainnya di tingkat desa. Antara lain Karang Taruna (KT), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan Lembaga Peduli Keluarga atau FCU (Family Care Unit).

Adapun di tingkat kecamatan, PSM dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bersinergi dengan wadah-wadah pemberi pelayanan sosial seperti Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) maupun PKST di tingkat kabupaten/kota maupun potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Lebih jauh dikatakan, PSM sebagai kekuatan menggerakkan kepedulian sosial di masyarakat memiliki peran strategis dalam meminimalisasi meluasnya permasalahan sosial. Ini karena PSM tumbuh dari dan oleh masyarakat setempat. PSM lah yang paling memahami kondisi di desa/kelurahan dan tokoh masyarakat sekitar.

Dengan pertimbangan itu, maka PSM perlu diberdayakan. Pemberdayaan itu dalam rangka meningkatkan kemampuan PSM menjalankan peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan lainnya demi meningkatkan peran kelembagaan PSM. Khususnya sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman. Juga pengembangan kemampuan administrasi maupun teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, meningkatnya jejaring PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara umum prinsip pemberdayaan PSM harus memenuhi unsur integritas dan profesionalisme guna meningkatkan kemampuan serta kepercayaan diri.

Adapun aspek-aspek pemberdayaan PSM meliputi pemetaan/pendataan informasi kesejahteraan sosial sebagai kegiatan untuk mengetahui keberadaan, persebaran, potensi serta masalah demi memudahkan menentukan pelayanan kesejahteraan sosial.

Perekrutan atau kaderisasi untuk memilih anggota masyarakat yang mempunyai motivasi dan memenuhi persyaratan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa/kelurahan.

“Pemberdayaan diberikan melalui bimbingan motivasi, bimbingan sosial dan pelatihan,” lanjut Soleh. Proses kaderisasi dilakukan dengan membuka ruang bagi masyarakat yang terpanggil untuk mendaftar menjadi kader PSM kepada PSM yang sudah ada atau kepala desa/lurah. (kus/mg3)