SEKARANG, para capres hanya tinggal memilih saja, ingin menang secara prosedural atau menang secara substansial? Jika menang secara prosedural, maka kemenangan tersebut harus dilakukan melalui pemilu, tetapi jika ingin menang secara substansial maka hal tersebut harus dilakukan melalui janji politik yang pro rakyat, dan mengimplementasikannya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan rakyat.

Tentu kedua hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, karena keduanya membutuhkan perjuangan yang tidak semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi, jika melihat beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh beberapa mantan presiden di Indonesia, maka yang paling mudah untuk dilakukan ialah, menang secara prosedural.

Kemenangan tersebut merupakan kemenangan yang biasa saja, dan tidak patut untuk dianggap sebagai hal yang harus dibanggakan, karena tentu saja kemenangan tersebut diperoleh dari banyaknya suara yang didapat.

Namun demikian, tidak banyak pemimpin yang berhasil menang secara substansial, karena setiap kali kebijakan yang telah dibuat pasti pada akhirnya menuai pro kontra dari masyarakat. Dalam tradisi politik di negeri ini, setiap kali ada kebijakan, selalu dianggap sebagai sebuah paradoks, misalnya kebijakan mengenai pembangunan jalan tol yang ditargetkan sampai 1.845 km di akhir tahun 2019. Kebijakan tersebut disatu sisi memang unggul untuk mendorong kelancaran dalam hal transportasi agar terhindar dari kemacetan, tetapi disisi lainnya, ternyata dampak negatif dari pembangunan jalan tol dapat membuat para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menjadi sepi pembeli.

Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang pro rakyat memang sangat begitu sulit, karena disetiap kebijakan yang diciptakan, namun kebijakan tersebut bisa menguntungakan rakyat, dan bisa juga tidak menguntungkan rakyat. Tetapi, untuk menang secara substansial bukan suatu hal yang mustahil, karena jika pada saat ini kedua capres bisa mempunyai niat untuk menyusun janji politik yang pro rakyat, maka para capres tersebut akan menang dihati rakyat.

Namun sangat disayangkan, pada saat ini para capres justru disibukan untuk berebut margin elektabilitas, dan yang lebih mengenaskan lagi, kedua capres justru saling melakukan psy war mengenai penggunaan jasa konsultan politik. Kegaduhan yang dilakukan oleh kedua capres tersebut awalnya dimulai dari pidato Jokowi yang menyinggung bahwa Prabowo telah menggunakan konsultan dari Rusia untuk memenangkan pilpres pada bulan April nanti. Namun pada akhirnya kubu Prabowo juga menuding Jokowi yang ternyata menggunakan konsultan asing dari Amerika Serikat. Kedua perilaku yang dilakukan oleh para capres tersebut merupakan contoh bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan pendidikan politik yang benar-benar mengajak masyarakat agar tidak fanatik, akan tetapi alih-alih memberikan panutan yang terpuji, namun para capres tersebut selalu disibukan dengan hal yang tidak penting.

Jangan Melupakan Rakyat

Pada saat ini bisnis konsultan politik memang menjadi suatu hal yang sangat digandrungi oleh para politisi dimanapun itu. Bahkan, para politisi harus rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menggunakan jasa konsultan politik tersebut. Praktik konsultan adalah pemberian pelayanan kreatif dan teknik khusus baik individual maupun lembaga yang berhak melakukannya berdasarkan pengalaman, kemampuan, kepemilikan identitas atau badan hukum untuk tujuan usaha konsultan tersebut. Penghasilan utamanya bersumber dari hasil fee professional yang dibayar oleh pihak kliennya atas pelayanan yang telah diberikan berdasarkan kontrak kerja dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak (Jefkins, dalam Ruslan, 2011: 351).

Demi memenangkan persaingan, beberapa politisi di negeri kita cenderung menghalalkan segala cara untuk memakai jasa konsultan politiknya. Sehingga ketika politisi tersebut sudah memenangkan pertandingan politiknya, maka konsultan yang telah dikontrak, akan mengalami kesuksesan dan reputasinya tidak perlu diragukan lagi. Kendati demikian, konsultan politik hanya membantu para politisi untuk mengejar margin elektabilitas dan popularitas, sehingga ketika kita melihat para politisi tampil di media massa, dan seolah-olah politisi tersebut peduli dengan rakyat, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang bukan sebenarnya, karena hal itu telah di buat sedimikian rupa oleh jasa konsultan politik.

Semakin suksesnya bisnis konsultan politik di Indonesia maupun di luar negeri, maka masyarakat hanya akan mendapatkan suatu kepalsuan dari politisi tersebut, sehingga pada akhirnya janji politik yang pro rakyat hanya sebuah karya seni palsu yang diproduksi melalui media massa. Alih-alih mendapatkan pengetahuan mengenai politik yang berkualitas, namun ternyata rakyat hanya mendapatkan doktrin politik yang tidak sama sekali berguna. Namun ternyata, para capres yang belum lama bereselang ini sedang meributkan mengenai jasa konsultan politik, merupakan contoh bahwa mereka berdua sudah melupakan fungsi rakyat yang seharusnya dijadikan konsultan tetap untuk selalu dilibatkan dalam menyusun kebijakan politik yang pro rakyat.

Dalam negara demokrasi, rakyat harus dianggap sebagai pihak yang berkuasa, karenanya dalam hal ini para capres harus sering kali mendengar aspirasi rakyat dengan sebaik mungkin. Jika masih ada rakyat yang masih ragu dengan janji politiknya, maka sudah seharusnya para capres untuk mendengar aspirasinya, dan berkonsultasi dengan rakyat. Selain itu juga, momentum syafari politik yang pada saat ini sedang berjalan, jangan dijadikan pencitraan politik yang justru hanya menghasilkan popularitas yang tidak penting. Seharusnya momentum tersebut dijadikan sebagai suatu kegiatan untuk mengoreksi janji politik yang telah dibuat, apakah janji tersebut sudah sesuai dengan keinginan rakyat, atau belum sesuai. Maka dari itu, sebenarnya konsultan terbaik dalam negara demokrasi bukan konsultan politik yang membuat para capres untuk mengejar margin elektabilitas, akan tetapi konsultan terbaik dalam negara demokrasi adalah rakyat. Karenanya daripada meributkan mengenai jasa konsultan politik, maka lebih baik menjadikan rakyat sebagai konsultan tetap untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. (ila)

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu   Politik dan Ilmu Hukum (FISIPKUM), Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations.