KULONPROGO – Petani cabai di pesisir selatan Kulonprogo membiarkan tanaman cabai merah milik mereka mengering. Penyebabnya, harga jual cabai yang merosot tajam.

Lebih dari 200 hektare tanaman cabai dibiarkan mati. Selebihnya dimusnahkan dengan cara disemprot obat antigulma.

Anjloknya harga cabai diduga karena terjadi panen raya di sejumlah daerah bersamaan. Selain itu, juga dipengaruhi kebijakan pemerintah melakukan impor cabai kering mencapai 30.700 ton.

“Harga cabai terjun bebas. Saat ini tidak mencapai Rp 5 ribu per kilogram,” kata Ketua Kelompok Tani (Klotan) Gisik Pranaji, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Sukarman, Senin (11/2).

Dikatakan, tanaman cabai yang diliarkan merupakan tanaman cabai yang ditanam pada Oktober 2018. Para pertani sempat menikmati harga jual tinggi mulai pertengahan November 2018 dengan kisaran harga mencapai Rp 13 ribu per kilogram.

Namun masuk Januari 2019, harga jual cabai merosot. Puncaknya 15 Januari 2019, harga cabai jatuh dan hanya laku Rp 5 ribu per kilogram. Sejak saat itu pasar lelang cabai ditutup.

“Harganya tidak kunjung membaik. Petani tidak ada yang mau memetik,” kata Sukarman.

Menurut dia, petani tidak mau lagi merawat tanaman cabai miliknya, meskipun produksinya masih cukup tinggi. Sebab, biaya operasional upah petik tidak sebanding dengan hasil penjualan.

“Tanaman dibiarkan layu. Kalau ada waktu, dicabut atau disemprot dengan obat antigulma,” ujar Sukarman.

Mayoritas tanaman cabai milik petani sudah berusia sekitar empat bulan. Sudah dipanen sebanyak 12 kali. Biasanya, usia produktif tanaman cabai di lahan pasir Kulonprogo bisa mencapai 20 kali petik atau lima bulan.

“Setiap hari kalau dipetik sebenarnya masih bisa sampai enam ton,” kata Sukarman.

Sebagian besar petani berencana beralih membudidayakan melon dan semangka. Menanam cabai dilakukan kembali pada Maret 2019. “Kalau rugi sebenarnya tidak. Sebab harga di awal lumayan bagus,” ujar Sukarman.

Petani lain, Suradal mengatakan, untuk mendapat keuntungan, harga jual cabai minimal Rp 10 ribu per kilogram. Jika di bawah itu, petani bisa mengalami kerugian.

Petani berharap ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya dengan menghindari impor. Karena merugikan petani. (tom/iwa/riz)