SLEMAN – Politik uang (money politics) merupakan penyakit yang harus diberantas. Sebab dengan iming-iming uang, masyarakat dipaksa memenangkan pihak tertentu. Hal itu mencederai demokrasi.

Guna memberantas praktik politik uang tersebut, kini di desa-desa telah dibentuk gerakan Desa Anti-Politik Uang (APU). Di Sleman, baru ada dua desa APU, yaitu Candibinangun (Pakem) dan Sardonoharjo (Ngaglik).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, M. Abdul Karim Mustofa mengatakan, insisiasi Desa APU adalah cara mendidik politik masyarakat. Tujuannya, menanamkan dasar agar masyarakat sadar bahaya politik uang.

“Politik uang adalah extraordinary crime yang harus ditolak dan dilawan. Karena politik uang sebenarnya menjadi embrio korupsi di Indonesia,” kata Karim, Senin (11/2).

Dia juga turut mendorong masyarakat agar menjadi pemilih cerdas. Sesuai hati nurani dan akal sehat. “Bukan memilih pemimpin karena diiming-imingi uang atau materi lain,” pesan Karim.

Selain itu, Karim berupaya mendukung Desa APU dengan memberikan backup. Di antaranya melakukan sosialisasi tentang politik uang sebagai kejahatan luar biasa.

Selain itu, Bawaslu juga mendorong agar ada kesadaran masyarakat menempelkan stiker antipolitik uang di rumah masing-masing sebagai bagian masyarakat menolak politik uang. Di sisi lain, setiap dusun akan diberikan spanduk antipolitik uang.

Terkait penegakan hukum, dalam hal dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu Sleman telah mendapatkan laporan tentang kasus pemberian tenda di desa Sardonoharjo. Diduga dilakukan oleh seorang calon legislatif (caleg) berinisial YF dari PKS.

Selama proses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), kasus ini sudah memasuki pembahasan kedua. Namun dalam proses tindak lanjut, kasus tersebut dihentikan kurangnya alat bukti.

Sementara itu, Kepala Desa Sardonoharjo, Herjuno Wiwoho menjelaskan, untuk memberantas politik uang tidak mudah. Karena sudah menjadi budaya di masyarakat.

Dia menilai, politik uang ada karena proses carut marut demokrasi di Indonesia yang dimulai medio 1990-an. “Meskipun politik uang itu hal besar yang utopis, tapi kami berupaya untuk tetap berbuat baik. Merespons atau menghilangkan politik uang,” ujar Herjuno.

Menurut dia, dengan adanya praktik politik uang, nantinya akan berpengaruh pada kejujuran anggota legislatif menentukan arah kebijakan perundang-undangan. Sebab, di belakang kebijakan itu akan menampung kepentingan-kepentingan golongan tertentu.

Dengan Desa APU, kata Herjuno, nantinya akan berimplikasi positif ke calon legislatif (caleg) dan masyarakat sendiri. “Untuk caleg, mereka jadi tidak terlalu mengeluarkan cost yang besar dalam berkampanye,’’ katanya.

Untuk masyarakat, kata Herjuno, tentu memberikan kesadaran dan pendidikan agar jangan sampai dicederai dengan uang. ‘’Yang sebenarnya nilainya tidak seberapa,” kata Herjuno.

Untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang, pihaknya telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan menggandeng Bawaslu, Panwaslu, dan KPU. Termasuk menggandeng relawan kampus.

“Sebanyak 60 orang mahasiswa telah turut berkomitmen memperbaiki proses domokrasi ini,” kata Herjuno.

Pada 2019, pihaknya juga membuat payung hukum berupa Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Desa APU. Pihaknya akan mengundang seluruh perangkat desa dan seluruh caleg yang terdaftar di Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

“Kami akan undang sekitar 500 orang. Kami ingin ini menjadi embrio, meskipun terlambat (memberantas politik uang), tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Harus mulai membuat keputusan, bahwa ini tidak mudah, tetapi harus dilakukan,” tegas Herjuno. (har/iwa/riz)