JOGJA – SMPN 8 Jogja berjanji segera merevisi tata tertib pemakaian jilbab bagi siswanya. Kepala Sekolah SMPN 8 Jogja Retna Wahyuningsih menjelaskan, revisi ini dilakukan dengan mencocokkan antara tata tertib sekolah dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No 57/ 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah.

Retna beralasan, dirinya merupakan kepala sekolah yang baru di SMPN 8 Jogja. Jadi masih dalam tahap belajar tentang tata tertib yang ada. Dia juga menyebutkan di tempat yang lama tidak pernah ada kasus yang seperti ini. “Jadi saya masih banyak belajar tentang hal ini,” kata Retna.

Sebelumnya, polemik kewajiban menggunakan jilbab bagi siswi SMPN 8 Jogja akhirnya menemui titik terang. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ menekankan bahwa SMPN 8 Jogjakarta tidak cermat dalam memahami peraturan wali kota (perwal) tersebut.

Ketua ORI DIJ Budhi Masthuri mengungkapkan, ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Perwal No. 57/2011 sebenarnya sangat jelas. Bunyinya,”peserta didik dapat menggunakan seragam yang khas”.

Dalam praktiknya seragam khas ini bisa berupa pakaian muslim, baju daerah, atau seragam identitas sekolah. Alias penggunaan seragam khas hanya bersifat opsional. Namun, sekolah, terutama guru agama SMPN 8 Jogja tidak menggunakan kata ”dapat”.

”Sehingga seakan mewajibkan memakai jilbab. Ditambah lagi argumentasi yang sifatnya keagamaan. Bagi siswi yang tidak menggunakan seakan melanggar tata tertib sekolah,” jelas Budhi. (cr8/dwi/din/riz)