JOGJA – Sejak minggu lalu (3/2) FX Suwardi dan Sugiyo tidak nyaman ketika berada di rumah. Penyebabnya talud pemukiman sepanjang 15 meter, lebar 4 meter dan tinggi 20 meter di RT 45 RW 12 Sudagaran Tegalrejo mengalami keretakan. Rumah keduanya pun terancam longsor.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja Hari Wahyudi menjelaskan penyebab keretakan adalah intensitas hujan yang turun. Selain mengancam rumah warga, juga berdampak pada jalan inspeksi. “Ada retakan akibat pondasi talud mulai turun. Panjangnya hampir sama dengan titik longsor talud,” jelasnya, Rabu (6/2).

Menurut dia, talud tersebut mililk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja. Koordinasi sudah dilakukan. Tidak hanya terhadap kasus Tegalrejo namun pemukinan lainnya.

“Dari komunikasi dengan DPUPKP sebenarnya sudah ada penataan. Tapi memang ada yang nekat kembali lagi ke pinggir talud sungai maupun talud pemukiman. Kalau ikut aturan memang wajib pindah,” katanya.

Dalam aturannya wilayah sempadan sungai paling tidak berjarak 10 meter di sepanjang alur sungai,. Faktanya, beberapa hunian warga justru masuk dalam kawasan rawan. Bahkan beberapa titik terindikasi rawan longsor saat terjadi hujan deras.

Tapi Hari sadar penerapan aturan sempadan sungai memiliki imbas besar. Dia mencontohkan kawasan padat penduduk Sungai Code. Pada sisi barat dan timur sungai tergolong padat. Jika dipaksa dikosongkan akan terjadi konflik sosial.

“Kalau mengikuti aturan pusat berapa orang yang harus pindah. Apalagi kalau memang sampai 50 meter, berarti Code sisi barat dan timur sungai itu habis. Antisipasinya dengan inspeksi untuk mengurangi beban di badan talud,” ujarnya.

Dia juga memberi catatan atas pembangunan saluran limbah rumah tangga. Seiring waktu berjalan, saluran limbah mengalami kebocoran. Adapula pembangunan saluran limbah yang tidak diawali dengan kajian lingkungan.

Hari menyadari untuk saat ini memang belum ada petunjuk teknis pembuatan saluran air limbah. Hanya saja dia meminta warga konsultasi ke instansi terkait. Tujuannya untuk menghindari pembangunan saluran limbah secara serampangan.

“Akhirnya asal sambung tapi tidak melihar kemiringan, lalu lemnya melekat atau tidak. Lalu saat menanam pralon ternyata kurang dalam sehingga rentan pecah dan bocor. Ini seperti menanam bom waktu. Antisipasinya pemerintah sudah buat IPAL pinggir sungai sehingga bisa mengurangi,” kata mantan Kepala Bagian Umum Pemkot Jogja itu.

Kabid Perumahan Pemukiman dan Tata Bangunan DPUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan memastikan ada dua skema penanganan taktis. Pertama dengan material bambu sebagai penahan tanah. Selanjutnya skema pengalihan aliran air yang masuk ke tanah longsor.

Jajarannya juga telah menyiapkan rencana permanen. Fokusnya adalah pembangunan atau penguatan talud. Antisipasi ini guna mengantisipasi jangka panjang nilai manfaat talud. Terkait perbaikan permanen, dia memprediksi berlangsung satu bulan.

“Untuk lokalisir air hujan kami laksanakan dengan pemasangan terpal. Tahap perencanaan paling lama sebulan, setelah itu baru permanen,” jelasnya. (dwi/pra/riz)