JOGJA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIJ kian mempertegas peraturan serta pendataan jelang Pemilu 17 April mendatang. Untuk memperlancar pelaksanaan, Bawaslu menemui Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Rabu (6/2).

Beberapa hal menjadi topik pembahasan pada audiensi tersebut. Salah satunya yakni terkait peta kerawanan data pemilih. Di Jogjakarta, titik-titik kerawanan tersebut meliputi pemilih berstatus mahasiswa serta pekerja di New Yogyakarta International Airport (NYIA). “Kemungkinan potensinya bisa ribuan atau ratusan,” ujar Ketua Bawaslu DIJ Bagus Suworno.

Data pemilih yang berada di peta kerawanan itu bisa menggunakan formulir A5. Terkait hal itu, pihak Bawaslu akan terus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkoordinasi. “Untuk para pekerja di bandara, tergantung nanti jadwal mereka pulang,” tuturnya.

Kendati demikian, peta kerawanan itu diakui menjadi persoalan seluruh pihak. Terkait tempat pemungutan suara (TPS), Bawaslu akan membuat peta kerawanan dalam waktu dekat. Bagus mengungkapkan, untuk membuatnya ada beberapa indikator yang harus dipertimbangkan. “Kami masih tunggu dari pusat indikator sekarang apa saja. Kalau dulu ada 15,” katanya.

Hal itu yang akan menjadi dasar dan prioritas untuk memetakan kerawanan TPS. Tak hanya itu, Bawaslu juga meminta gubernur DIJ untuk mengeluarkan surat edaran terkait netralitas TNI/POLRI dan aparatur sipil negara (ASN).

Salah satu contohnya muncul insiden wakil ketua DPRD Gunungkidul yang menggunakan mobil dinas untuk kegiatan kampanye. “Harapannya agar stakeholder yang lain serta gubernur mau menyosialisasikan hal tersebut,” pesan Bagus.

Harapannya, kelak kian banyak pihak yang patuh dan paham terkait aktivitas kampanye. Dia berpendapat, insiden-insiden serupa harus dicari solusinya bersama-sama. Sebab, hal itu mampu melahirkan situasi jelang Pemilu yang aman, damai, dan kondusif.

Pihak Bawaslu juga terus menggandeng kepolisian untuk menertibkan kegiatan kampanye. Mulai dari pengawalan potensi kericuhan saat arak-arakan, hingga razia terkait knalpot blombongan dan senjata tajam.

Sedangkan untuk alat peraga kampanye(APK), Bawaslu terus mengawasi ketertiban pemasangan. Maraknya spanduk bertuliskan Sultan Gubernurku Jokowi Presidenku juga menjadi topik pembahasan. Bagus mengatakan, Ngarso Dalem menyerahkan wewenang penindakan kepada pihak terkait.

Bagus mengungkapkan, spanduk tersebut tetap akan ditindak sesuai regulasi. Namun bukan regulasi Pemilu melainkan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga yang melakukan penindakan secara langsung adalah Satpol PP.

Bukan Bawaslu. Sebab, dalam spanduk tersebut tidak ditemukan unsur citra diri, logo partai, ataupun nomor urut. “Itu di luar ranah kami,” ujarnya.

Gubernur pun meminta Bawaslu dan Satpol PP untuk mendalami masalah spanduk tersebut sesuai Peraturan perundang-undangan. Bagus mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan dinas perizinan. Masalah itu pun dinilai melanggar perda tentang reklame. Yakni meliputi izin cara pemasangan, zonasi, dan lokasi. (cr9/din/riz)