JOGJA – Dalam beberapa tahun terakhir, rerata nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di DIJ tidak lagi peringkat pertama nasional. Tapi nilai integritas para siswanya yang tertinggi. Itulah yang membuat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIJ mengusulakn tidak perlu pengawas dalam UNBK nanti.

Itu dalam rangka memberikan kepercayaan dan rasa nyaman kepada siswa,” ujar Kepala Disdikpora DIJ Kadarmanta Baskara Aji di Bangsal Kepatihan, Rabu (6/2).

Aji mengungkapkan, predikat tingkat integritas dan kejujuran tertinggi yang dimiliki siswa di DIJ, menjadi salah satu acuan. Predikat itu bahkan telah melekat selama tujuh tahun berturut-turut. Dengan persentase hampir 100. “Jadi apalagi yang kita prasangkakan? Dilepas saja, dan percaya pada anak-anak,” tuturnya.

Usulan itu telah diajukan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pengawas dalam ruangan itu pun kelak hanya bertugas sebagai fasilitator. Membantu siswa jika ada yang mengalami kendala teknis.

Misalnya seperti soal yang tidak terbaca. Usulan tersebut pun telah disampaikan kepada SMA/SMK yang ada di DIJ. Untuk tingkat SMA/SMK, UNBK akan dilakukan sekitar akhir Maret hingga awal April. Sebelum Pemilu.

Terkait soal ujian, Disdikpora pun mengaku siap. Soal ujian untuk tingkat SD misalnya, akan disediakan satu jenis saja dan sama, baik di tingkat kota ataupun kabupaten. “Soal dibuat oleh provinsi. Dan, sudah saya koordinasikan dengan kabupaten dan kota,” kata Aji.

Sementara itu, terkait sistem berbasis komputer Aji mengatakan tidak ada masalah. Baik dari segi jaringan internet dan penyediaan listrik. Untuk penyediaan listrik, pihak Disdikpora akan bekerjasama dengan LPN.

Ketika dikonformasi Kepala SMA 10 Basuki mengatakan, para siswa sudah dipersiapkan sejak awal kelas XII untuk menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), maupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Persiapannya tak hanya mental tapi juga materi. Dari segi fasilitas komputer, dia pun mengaku tidak ada kendala. “Kami sudah siapkan tiga Lab utama dengan masing-masing berisi 22 set komputer,” paparnya. Serta sebuah Lab cadangan yang berisi 22 laptop yang sudah terinstal (tersinkronisasi).

Jika sekolah di perkotaan relatif tidak terkendala, tidak di wilayah pedesaan. Disdikpora Gunungkidul melaporkan ada sebanyak 27 SMP dari 142 SMP yang akan menyelenggaran UNBK, tidak bisa melaksanakan secara mandiri.

“Sebanyak 27 sekolah belum bisa melaksanakan UNBK tingkat SMP dan sederajat secara mandiri. Rencananya para siswa di sekolah ini akan mengikuti ujian di sekolah lain,” kata Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid.

Sekolah yang numpang UNBK berasal dari swasta. Terpaksa ujian di sekolah lain dikarenakan belum memiliki infrastruktur pendukung ujian secara baik. Selain masalah komputer juga terkendala masalah server. “Meski demikian para siswa tetap bisa ikut UNBK, meski harus mengerjakannya di sekolah lain,” ujarnya. (cr9/gun/pra/riz)