GUNUNGKIDUL – Tahun ini pemerintah akan berfokus pada pengentasan kemiskinan. Untuk itu, alokasi anggaran bagi kurang mampu digeber dengan program berbasis perlindungan dan bantuan sosial, ketepatan subsidi listrik, dan pengendalian inflasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 64,8 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Dana itu terutama digunakan untuk kepentingan kesehatan. “Yakni melalui layanan Universal Health Coverage (UHC) terintegrasi dengan BPJS total nilai anggaran Rp 34 miliar,” kata Sri Suharta saat dihubungi, Selasa (5/2).

Namun, pihaknya harus menghadapi kendala dalam menurunkan angka kemiskinan ini. Kultur masyarakat yang tidak biasa sarapan, salah satunya. Padahal, idealnya asupan makanan per hari bagi setiap individu adalah, 2.100 kalori. Jika kurang, bisa bedampak untuk kesehatan.

“Adapun wilayah yang menjadi prioritas pemberian bansos dan program pengentasan kemiskinan ada enam kecamatan. yakni, Gedangsari, Saptosari, Playen, Semin, Nglipar, dan Kecamatan Girisubo,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Iriyanti mengatakan, dalam penaggulangan kemiskinan peran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) harus ditingkatkan. “Peran keduanya vital dalam menekan kemiskinan,” kata Siwi Iriyanti.

Dari sisi ketugasan, dinasnya mengampu pada bantuan sosial maupun program-program seperti Kelompok Usaha Bersama (Kuseb) dan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP).Diharapkan semua program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Imam Taufik mengatakan, permasalahan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan masih banyak dikeluhkan karena dinilai belum akurat. “Hal ini banyak disampaikan masyarakat pada saat anggota dewan menjalani reses,” kata Imam.

Menurut dia, pemkab harus bisa berperan dengan melakukan verifikasi dan validasi data sehingga penerima manfaat bisa efektif dan tepat sasaran. Jika penerima sasaran tidak layak secara ekonomi harus dicoret dan diganti kepada yang membutuhkan. (gun/din/riz)