PURWOREJO – Pengawasan pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara akan dilakukan secara mendalam oleh Bawaslu Purworejo. Rencananya setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan ditempatkan seorang pengawas untuk mengawalnya.

Sedikitnya ada 3.032 pengawas TPS yang akan direkrut oleh Bawaslu. Secara khusus lembaga ini membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk membantu proses rekrutmen di Kantor Bawaslu setempat, Selasa (5/2).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Abdul Azis, pembentukan Pokja di tingkat kabupaten itu segera ditindaklanjuti di tingkat kecamatan oleh Panwascam. Pihaknya secara khusus meminta Panwascam untuk menindaklanjuti hal itu sesuai waktu yang ditentukan.

Mengingat bahwa pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas administrasi, serta wawancara berlangsung 11–21 Februari 2019. Pelantikan petugas dilaksanakan 25 Maret 2019 sehingga dalam kurun waktu dua bulan proses rekrutmen semua TPS sudah memiliki petugas.

“Yang diutamakan untuk menjadi pengawas TPS ini adalah masyarakat setempat yang memahami lingkungan TPS. Jika warga setempat diyakini akan sangat membantu pelaksanaan pengawasan pemilu,” kata Aziz.

Pihaknya juga menekankan agar calon PTPS harus memiliki netralitas terhadap semua pasangan calon legistatif dan siap bersedia bekerja paruh waktu.

Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq mengharapkan, Paswancam dapat memilih PTPS yang berkompeten dan sesuai persyaratan. Kompetensi para PTPS diharapkan mampu mengawasi berjalannya proses pemilihan umum pada 17 April mendatang.

Para pendaftar dapat mengajukan surat lamaran dan berkas pendaftaran Calon Pengawas TPS di masing-masing Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pengumuman rekrutmen dimulai pada 4-10 Februari 2019. Perpanjangan pendaftaran selama tiga hari pada 25-27 Februari 2019 apabila jumlah calon pengawas TPS belum memenuhi kebutuhan dua kali jumlah TPS di desa/kelurahan.

Syarat sebagai calon PTPS saat mendaftar berstatus warga negara Indonesia, berusia 25 tahun, berpendidikan minimal SMA/sederajat, dan tidak ada ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Calon PTPS yang pernah menjadi anggota partai politik harus sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun. Selain itu calon PTPS juga bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau di badan usaha milik negara/daerah selama menjadi anggota PTPS.

Proses wawancara dilaksanakan pada waktu yang sama saat pendaftaran setelah berkas diterima sesuai persyaratan. Selama proses wawancara hasilnya nanti tertulis dalam form penilaian menggunakan sistem scoring. Jika lebih dari satu pendaftar untuk sebuah TPS, maka penetapan calon PTPS ditentukan berdasarkan sistem peringkat.

Setelah diumumkan sebagai calon PTPS, masyarakat di kelurahan/desa dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan. Masukan dan tanggapan yang bisa disampaikan dengan mendatangi Pokja, melalui surat, email, atau whatsApp. (udi/laz/tif)