SLEMAN – Sidang kasus pidana Pemilu yang menjerat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ngadiyono masih terus bergulir. Jumat (1/2), melalui kuasa hukumnya, Asman Semendawai, Ngadiyono mengajukan pledooi terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ngadiyono menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada tim pengacaranya. Saat hakim memberikan kesempatan untuk menanggapi tuntutan JPU, Ngadiyono tidak memberikan tanggapan apapun. “Tidak ada (tanggapan),” kata Ngadiyono.

Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan tetap pada eksepsi yang telah dikemukakan sebelumnya. “Kami tetap pada eksepsi dan menolak dengan tegas surat tuntutan JPU,” tegas Asman.

Berdasarkan fakta persidangan yang ada, Asman membenarkan jika Rabu 28 November 208, terdakwa berangkat ke Prima SR. Namun dia menyanggah jika kehadiran Ngadiyono ke Prima SR untuk kempanye.

“Dia (terdakwa), untuk menghadiri silaturahmi antara capres nomor urut dua yaitu Prabowo dengan pimpinan Muhammadiyah Sleman,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga turut mempertanyakan waktu kejadian. Dimana menurut keterangan saksi di persidangan, Sentra Gakkumdu membuat surat keputusan bahwa tindakan terdakwa yang dianggap pidana pemilu diputuskan tanggal 21 Desember 2018. Sedangkan waktu pelaporannya 26 Desember 2018.

“Ini jelas melanggar pasal 476 ayat 1 UU 17/2017 tentang Pemilu. Dimana laporan harusnya 1×24 jam, sehingga dasar dalam surat dakwaan itu dibuat dengan laporan yang kedaluwarsa,” katanya.

Asman meminta hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Selain itu menyatakan perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu seperti yang didakwakan.

Sementara itu, JPU Hafidi menuntut agar hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Selain itu, pihaknya menuntut agar hakim memberikan hukuman kurungan tiga bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda Rp 10 juta. (har/iwa/riz)