SLEMAN – Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sleman turun. Pada 2018 terdapat 47.700 KPM. Sedangkan pada 2019 turun menjadi 46.254 KPM.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Sri Murni Rahayu menjelaskan, penurunan disebabkan beberapa keluarga tidak masuk lagi ke dalam keluarga penerima PKH. Syarat utama peserta PKH adalah keluarga miskin.

Meliputi keluarga miskin yang memiliki balita. Terdapat ibu hamil atau menyusui. Terdapat penyandang disabilitas ringan atau sedang. Terdapat anak usia sekolah SD hingga SMA. Penyandang disabilitas berat dan lansia di atas 60 tahun.

“Minimal masuk dalam salah satu kategori itu, nanti bisa dapat bantuan,” ujar Sri Murni (30/1).

Dia mencontohkan, beberapa KPM yang telah keluar dari PKH disebabkan kondisi ekonomi keluarga telah membaik. Tidak termasuk dalam kategori miskin.  “Contoh lainnya, beberapa anak telah lulus atau menyelesaikan pendidikannya. Sehingga tidak lagi masuk ke dalam syarat penerima PKH,” ujar Sri Murni.

Penurunan jumlah PKH menurut Sri Murni juga merupakan sumbangsih dari pendamping PKH di daerah-daerah. Oleh karenanya, pihaknya memberikan apresiasi berupa kendaraan operasioanal berupa tujuh unit motor.

“Pemberian kendaraan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Sosial Republik Indonesia 202/MS/C/12/2018 tentang Dukungan Dana Daerah Penyertaan PKH Minimal 5 persen,” kata Sri Murni.

Pihaknya akan menyerahkan bantuan 17 unit motor operasional. Namun yang dibagikan baru tujuh unit. “Mengingat pendamping PKH operasionalnya hingga malam, jadi layak diberi kendaraan operasional untuk meningkatkan pelayanan,” ungkap Sri Murni.

Tujuh unit motor nantinya akan disebar di tiga wilayah. Yaitu timur, tengah dan barat. Untuk wilayah timur terdiri dari Prambanan, Kalasan dan Berbah. Wilayah tengah meliputi Tempel dan Sleman. Wilayah barat meliputi Moyudan dan Minggir.

Bupati Sleman, Sri Purnomo (SP) menyatakan, penurunan jumlah KPM PKH di Sleman merupakan indikator penurunan angka Keluarga Sangat Miskin (KSM). “Pemberdayaan masyarakat dengan PKH berjalan baik,” kata SP.

SP meminta agar data masyarakat miskin yang diinput harus valid, akurat, dan sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini untuk menentukan langkah untuk menanggulangi atau mencegah adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. (har/iwa/riz)