PEMERINTAH mengklaim dana desa yang telah dikucurkan sejak 2015 dengan total Rp 187 triliun mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam pembangunan desa. Data Potensi Desa 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2018 menunjukkan peningkatan status desa.

Jumlah desa mandiri naik dari 2.894 desa (3.93 persen) pada 2014 menjadi 5.559 desa (7,55 persen) pada 2018. Sementara jumlah desa berkembang meningkat dari 69.26 persen pada 2014 menjadi 74,49 persen di 2018 atau sebanyak naik sebanyak 54.479 desa. Sebaliknya, total desa tertinggal menurun dari 19.750 desa (26,81 persen) pada 2014 menjadi 13.232 desa (17,96 persen) dari seluruh jumlah desa di Indonesia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, meski bukan satu-satunya faktor penentu, namun dana desa dinilai memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengembangkan potensinya sendiri. Tahun ini pemerintah menggelontorkan alokasi anggaran untuk dana desa sebesar Rp 70 triliun dan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun.

Jumlah tersebut meroket hingga lebih dari 200 persen dibandingkan alokasi perdananya pada tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, Rp 47 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018. Penyerapan dana desa pun diklaim semakin baik dari tahun ke tahun yakni 82,72 persen tahun 2015, jadi 97,65 persen tahun 2016, dan 98,54 persen tahun 2017 dan di tahun 2018 diharapkan mencapai angka 99 persen.

Eksposur Media

Pelaksanaan program dana desa dengan total anggaran yang semakin membumbung tak lepas dari jepretan media massa. Perusahaan media monitoring Binokular Media Utama merekam pada Semester II tahun 2018 terdapat 2.369 berita terkait dana desa yang termonitoring di 80 media di seluruh Indonesia. Sebanyak 80 media tersebut terdiri dari media nasional (54,45 persen) dengan jenis media; cetak (9 media), online (27 media) dan televisi (6 stasiunTV) dan media daerah dengan jenis media; cetak (30 media) dan online (8 media).

Media cetak daerah masih menjadi jenis media yang paling masif mempublikasi perihal dinamika pelaksanaan program dana desa di Indonesia (41,62 persen) diikuti oleh media online nasional (38,33 persen), media cetak nasional (15,87 persen), media online daerah (2,70 persen) dan media televisi nasional (2,70 persen).

Di sisi lain, Binokular Media Utama pun merekam lima isu teratas terkait dengan dana desa selama periode Juli-Desember 2018 terkait dengan dana kelurahan (19,20 persen), pemanfaatan dana desa (14,40 persen), korupsi dana desa (3,84 persen), pencairan dana desa (3,54 persen) dan peran dana desa dalam penurunan angka kemiskinan (3,17 persen).

Aktivasi Fungsi Penghubung

Dana kelurahan menjadi isu yang paling banyak diberitakan media pada periode Juli-Desember 2018. Penyebab yang bisa dideteksi adalah alokasi dana kelurahan perdana pada APBN 2019 sebesar Rp 3 triliun digoreng menjadi isu politik praktis dimana Presiden Joko Widodo dituding oleh pihak oposisi memanfaatkan alokasi dana kelurahan sebagai senjata untuk meraup lebih banyak suara di Pilpres 2019. Ironisnya isu terbanyak ini bahkan hanya sangat masif diberitakan pada Oktober 2018 sebagai bola panas di kalangan politisi. Hal ini menunjukkan bahwa media masih lebih suka memberitakan isu sensasional dengan kutipan-kutipan kontroversial dibandingkan mengawal program dengan lebih serius.

Idealnya media bisa mengambil fungsi yang lebih esensial. Joseph R. Dominick dalam bukunya The Dynamics of Mass Communication (2005) menguraikan lima peran media yakni fungsi pengawasan (surveillance), interpretasi (interpretation), penghubung (linkage), transmisi nilai (transmission of value) dan penyedia beragam hiburan (entertainment).

Terkait dengan isu-isu yang berkembang dalam program dana desa, ada baiknya media mengaktivasi fungsinya sebagai penghubung (linkage) dimana media massa bisa menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang tidak terhubung secara langsung untuk bisa saling berinteraksi dalam sebuah rubrik khusus guna membahas persoalan yang lebih berbobot.

Menteri Eko sempat menyinggung pada tahun 2015 banyak kepala desa yang berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kepolisian padahal mereka tidak korupsi. Penyebabnya adalah kapabilitas para eksekutor dana desa masih sangat minim terutama di perencanaan kegiatan dan penyusunan administrasi. Komunikasi antara pemerintah desa dan hirarki birokrasi di atasnya seperti Dinas Pemberdayaan Desa juga terkadang tidak lancar.

Nah, celah ini kemudian yang bisa dimanfaatkan media untuk menjalankan fungsi linkage. Persoalan-persoalan prinsip hingga teknis terkait dana desa bisa difasilitasi dalam bentuk rubrik tertentu yang menghubungkan antara pemerintah desa dengan dinas terkait. Tidak hanya memfasiliasi antar instansi pemerintah, rubrik khusus dana desa bisa juga menampung aspirasi masyarakat maupun sosialisasi tentang urgensi program tersebut. Media cetak atau media online daerah yang dekat dengan narasumber dari berbagai pihak di daerah punya kesempatan besar untuk melakukan fungsi ini.

Beberapa media, terutama media online daerah, memang sudah menggunakan hastag maupun keyword tertentu untuk program dana desanya. Misalnya radarjogja.jawapos.com yang menyediakan menu Radar Desa di websitenya. Hanya saja, cakupannya masih kompilasi berita-berita seputar dana desa. Perlu niat lebih untuk memberikan ruang interaksi bagi pemangku kepentingan dari program dana desa untuk bertanya dan menjawab satu sama lain dalam sebuah rubrik khusus. Hal ini sekaligus untuk menjalankan fungsi edukasi, penyebaran informasi sekaligus pengawasan oleh media atas program bernilai puluhan triliun rupiah sehingga media tidak hanya menjadi corong isu sensasional belaka. (ila)

Tabel Persebaran Berita Dana Desa di Media Massa

Sirkulasi Media Jenis Media Jumlah Media Persentase Jumlah Publikasi Persentase
Nasional Koran 9 11.25% 376 15.87%
Online 27 33.75% 908 38.33%
TV 6 7.50% 35 1.48%
Daerah Koran 30 37.50% 986 41.62%
Online 8 10.00% 64 2.70%
TOTAL 80 100.00% 2369 100.00%
Sirkulasi Media Total Publikasi Persentase
Daerah 1079 45.55%
Nasional 1290 54.45%
Total 2369 100.00%

Sumber Data: Media Monitoring Binokular Media Utama periode Juli-Desember 2018

*Penulis adalah editor bidang pembangunan sosial di perusahaan media monitoring PT Binokular Media Utama, mantan jurnalis Jawa Pos Radar Jogja, alumnus Pascasarjana Fisipol UGM. Opini di atas adalah pandangan pribadi penulis.