BANTUL – Janji Presiden Joko Widodo merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ternyata membuat Pemkab Bantul kelabakan. Hingga sekarang pemkab belum mengetahui pos anggaran gaji dan tunjangan untuk pegawai yang disebut-sebut diprioritaskan bagi guru tidak tetap kategori dua (GTT K-2) itu.

Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis mengatakan, rencana rekrutmen P3K yang digaungkan pemerintah pusat terkesan mendadak. Meski, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Sebab, hingga sekarang kementerian yang dipimpin Syafruddin itu belum mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan perekrutan P3K.

”Sumber gaji P3K dari mana sumbernya kami juga belum tahu,” jelas Helmi di kompleks Parasamya Senin (28/1).

Bekas sekretaris DPRD Bantul ini tak menampik pos gaji dan tunjangan bisa dianggarkan dalam APBD. Hanya, APBD 2019 telah diketok. Dengan begitu, gaji dan tunjangan P3K mustahil dianggarkan dalam waktu dekat ini. Paling cepat adalah akhir tahun. Saat pembahasan APBD Perubahan 2019.

Kendati secara administrasi memungkinkan, Helmi memastikan keuangan daerah tidak akan sanggup meng-cover. Sebab, dana alokasi umum (DAU) yang diterima pemkab pada tahun ini tak mengalami kenaikan.

”Kalau dibebankan ke pemerintah daerah bisa defisit,” jelasnya.

Helmi meyakini kabupaten/kota lain di Indonesia juga keberatan jika gaji dan tunjangan P3K dibebankan kepada pemerintah daerah. Dari itu, Helmi berharap agar persoalan P3K segera menemui titik terang.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta menambahkan, persiapan rekrutmen P3K seharusnya sudah dimulai bulan ini. Namun, pemkab masih menunggu petunjuk teknisnya.
”Sehingga belum ada kejelasan,” tuturnya.

Menurutnya, lowongan P3K untuk mengakomodasi GTT K-2 yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti pendaftaran CPNS (calon pegawai negeri sipil). Terutama, syarat maksimal berusia 35 tahun.

Dengan P3K, pejabat yang tinggal di Sanden ini berharap persoalan kepegawaian tuntas. Toh, pendapatan P3K sama dengan ASN (aparatur sipil negara). Yang membedakan hanya tunjangan pensiun.

”Dari itu, rekrutmen P3K hampir sama dengan CPNS. Ada seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang,” tambahnya. (cr6/zam/fn)