JOGJA – Proses penataan di kawasan semi pedestrian Malioboro sudah melalui proses sosialisasi sebelumnya. Tapi Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo masih menilai penataan yang dilakukan tidak sesuai dengan arti dan filosofi.

Dalam sidang lanjutan gugatan Budhi atau yang akrab disapa Cuncun itu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta Senin (28/1), salah satunya menghadirkan saksi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Moh Mansur.

Saksi tersebut dipanggil karena sebelumnya Cuncun juga melaporkan Dinas PUP ESDM DIJ terkait penataan kawasan Malioboro. Yaitu tentang permasalahan pemasangan kanopi yang tanpa izin dari para pemilik toko. Selain itu, dalam persidangan Cuncun juga memepermasalahkan tentang masih amburadulnya penataan para pedagang yang dilakukan oleh Dinas PUP ESDM DIJ.

TUNTUT HAK : Ketua PPM Budhi Susilo dalam persidangan gugatan fiktif positif di PTUN Jogjakarta Senin (28/1). Dia menilai penataan Malioboro mengabaikan hak pemilik toko. (SETIAKY A KUSUMA/RADAR JOGJA)

Dalam kesaksiannya, terkait hal tersebut Mansur mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait penataan PKL termasuk pemasangan kanopi. Dia mengaku itu sudah melalui sayembara dan sudah disepakati oleh berbagai komunitas yang berada di Malioboro. Mansur juga mengaku telah mensosialisasikan terkait penataan Malioboro kepada pihak pengusaha Malioboro.

“Penataan kawasan Maliboro ini sudah disesuaikan secara ideal dan disepakati bersama. Serta sudah ada sosialisasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Saksi lain yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Kota Jogja Rahmat S Sokonagoro, adalah Dal Sugiarso Komandan Satuan Lapangan Satpol PP Kota Jogja. Dalam kesaksiaanya, Sugiarso mengatakan bahwa penataan kawasan Malioboro berada pada tanggung jawab unit pelaksana teknis (UPT) Malioboro. Dia mengaku bahwa hak penindakan pedagang yang berada di wilayah toko bukan merupakan hak daripada badannya.

“Kami hanya melakukan penindakan kepada PKL yang berada di pedestrian, kalau terbukti pkl itu melanggar akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Penggugat yang akrab disapa Cuncun juga sempat mempermasalahkan tentang dugaan jual beli lahan di kawasan Malioboro. Dia menganggap Satpol PP juga tidak bisa melakukan fungsi penindakan dan pengawasan secara maksimal terkait hal tersebut. Namun, saksi mengaku tidak pernah melihat adanya praktik jual beli tersebut. “Saya tidak pernah mengetahui hal tersebut,” tegasnya.

Saksi lainnya merupakan Petugas Lapangan Penerangan Tepi Jalan Umum (PTJU) Joni Wahyudi. Dia ditanya tentang adanya kabel yang menggelantung di area sekitar toko milik pengusaha.

“Laporan yang kami terima dari pemohon memang sifatnya gawat darurat. Namun setelah kami cek dilapangan kami tidak menumukan gantolan PJU seperti yang dilaporkan,” ujarnya.

Setelah mendapat laporan tersebut pada waktu lalu, Joni juga mengaku telah mengajak pelapor untuk membuktikan terkait apa yang dilaporkan. Itu, lanjut Joni adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaporkan pada saat itu.”Namun pelapor (Cuncun) tidak mau,” ujarnya.

Dalam persidangan, Cuncun berkilah bahwa pada saat itu dia adalah saksi. Sehingga dia menolak ajakan dari petugas lapangan PJU, menurutnya saksi tidak perlu diajak ke lapangan untuk menunjukan apa yang dilaporkan. Cuncun juga menganggap bahwa saksi adalah pihak yang seharusnya dilindungi dan bukan untuk diajak.

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Joni, jika menjadi tanggung jawab pelapor guna membuktikan apa yang sudah dilaporkan. Menurut Joni, pihaknya punya hak untuk mengajak pelapor membuktikan permasalah terkait gantolan kabel seperti yang dipermasalahkan oleh Cuncun.”Kalau tidak ingin diajak ke lapangan untuk membuktikan, ya tidak usah melapor,” ujarnya menanggapi Cuncun.

Hakim Ketua Dessy Wulandari mengatakan sidang putusan akan di gelar pada hari Senin, 4 Februari mendatang. Seperti sidang-sidang sebelumya, sidang terkait penataan kawasan Malioboro ini memang selalu dipenuhi oleh ratusan PKL. Koordinator lapangan para PKL Edy Susanto mengatakan kedataangannya adalah untuk memberi dukungan kepada pemkot. “Karena kami terdampak maka dari itu kami kawal. Kami akan ikut dalam setiap proses persidangan dengn massa yang lebih banyak,” katanya. (cr5/pra/fn)