BANTUL – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Harlina meyakini praktik politik uang masih tetap terjadi saat Pemilu 2019. Meski, regulasi yang mengatur soal kampanye saat ini lebih fleksibel. Merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, calon legislatif (caleg) boleh memberikan uang transpor kepada peserta kampanye.

”Besaran uang transpor disesuaikan SHBJ (satuan harga barang dan jasa) kabupatennya. Kalau Kabupaten Bantul Rp 70 ribu,” jelas Harlina saat menerima audiensi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di kantor Bawaslu Senin (28/1).

Namun, Harlina mengingatkan, uang transpor itu hanya boleh diberikan saat kampanye resmi. Yakni, kampanye yang mengantongi izin dari kepolisian dan komisi pemilihan umum. Itu pun uangnya harus diserahkan sebelum acara kampanye.

”Dengan meneken tanda tangan kehadiran,” ujar Harlina menyebut ketentuan ini jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2014.

Keyakinan Harlina ini cukup beralasan. Dengan blak-blakan, dia menilai, sebagian warga Bumi Projotamansari masih pragmatis. Mereka tidak begitu peduli dengan berbagai program yang ditawarkan caleg.

”Masyarakat ora takon kowe iso opo. Tapi, kowe nggowo opo,” ketusnya.
Karena itu, Harlina mengapresiasi atas komitmen Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami), dan Benteng Kedaulatan (BK). Sebab, bawaslu tak bisa menindak pelanggaran pemilu bila tanpa disertai saksi dari masyarakat.

Harlina mengambil contoh aksi pelemparan rumah yang melibatkan simpatisan partai politik beberapa waktu lalu. Saat itu bawaslu telah mengantongi rekaman circuit closed television. Namun, bawaslu tak bisa menindaknya lantaran masyarakat tidak ada yang bersedia menjadi saksi.

Ya, sejumlah LSM dan ormas ini kemarin berkomitmen ingin mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Mereka ingin mendukung kinerja bawaslu.

”Dengan ikut mengawasi praktik money politics di masyarakat,” jelas Koordinator Jerami Rino Caroko.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPP BK Sigit Priyono Harsito Putro mengeluh para caleg enggan bergabung dalam gerakan ini. Dia tak mengetahui penyebab pastinya. (zam/fn)