AWAL 2019 ini, kita masih disuguhi rangkaian peristiwa politik dengan tensi yang cukup fluktuatif. Kadang memanas, tidak jarang pula kondusif hingga menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat. tahun 2019, tidak dipungkiri sebagai tahun klimaks kompetisi politik, dimana pemilu presiden (pilpres) diselenggarakan.

Dua pasang calon, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga berjibaku merebut dukungan massa demi menuju singgasana RI 1. Silahkan, siapapun yang akan terpilih nanti, sejatinya seluruh elemen masyarakat berharap perbaikan tata kelola negara dari berbagai aspek. Tata kelola pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perlu mendapatkan sentuhan jitu dari yang terpilih agar negara kita dapat terus bersatu, melaju, dan lepas dari jerat masalah masa lalu. Upaya nyata yang dapat diterapkan menuju Indonesia berkembang pesat adalah dengan mematangkan dan memperkuat pelaksanaan open government Indonesia.

Kenapa harus open government? Kita tarik ingatan beberapa tahun kebelakang, open governmentIndonesia (OGI) merupakan konsep yang digagas oleh oleh Wakil Presiden Boediono pada tahun 2012 dan diluncurkan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). OGI diharapkan dapat menjadi jawaban dari masalah tata kelola pemerintahan yang selama ini distigmakan kurang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif.

Enam tahun berlalu, kegiatan OGI yang tertuang dalam Rencana Aksi (Renaksi) OGI memang masih terkendala masalah-masalah fundamental. Prestasi memang sudah diraih dengan sangat baik, diantaranya adalah : Transparansi anggaran, pengelolaan anggaran yang mudah diakses oleh publik dan bahkan pada tahun 2017 Kementerian Keuangan meluncurkan portal data-apbn.kemenkeu.go.id yang berisi data pemanfaatan Anggaran Negara (APBN); One Data Indonesia, sebagai upaya untuk memberikan kredibilitas, akuntabilitas, dan data realterbaru untuk mendukung realisasi administrasi pemerintahan yang berkualitas.

Beragam data tersebut dapat diakses melalui portal data.go.id;  Forum Konsultasi Publik, yang diperkuat Surat Edaran Nomor 56/2017 sebagai platform untuk diskusi dan pertukaran pendapat partisipatif antara administrator layanan publik dan masyarakat sipil melalui berbagai media; Kebijakan Satu Peta dibuat untuk mengintegrasikan semua data dan informasi geospasial di Indonesia yang mengacu pada prinsip-prinsip georeferensi, geostandar, geo kustodian, dan geodatabase dalam skala peta 1: 50.000 dan dimanfaatkan secara terbuka oleh publik.

Serta Keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk suatu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk merealisasikan informasi publiklayanan menjadi terbuka, mudah dan cepat untuk semua orang yang membutuhkan; Mekanisme Penanganan Keluhan (LAPOR!), diluncurkan sebagai sarana pengaduan dan aspirasi publik yang terintegrasi dan terhubung dengan semua Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Program dan kegiatan tersebut tentu saja memberikan angin segar bagi tata kelola pemerintahan kita, namun perlu dipahami juga bahwa sampai saat ini pun beberapa masalah masih belum terselesaikan dengan baik. Ambil contoh diantaranya, belum meratanya inovasi pemerintah, kasus korupsi oknum pegawai pemerintah, dan belum meratanyatransparansi serta partisipasi masyarakat menandakan bahwa OGI harus semakin ditingkatkan lagi, terutama oleh Pemegang tampuk kekuasaan pemerintah pasca Pilpres 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, OGI pun sudah mempersiapkan Renaksi yang akan menjadi komitmen selam hingga tahun 2020 mendatang.

Sebagaimana dikutip dari Indonesia Open Government Partnership National Plan Action 2018-2020, Renaksi tersebut antara lain: Peningkatan manajemen data dan kepatuhan terhadap sektor kehutanan, dan perkebunan; Transparansi dan partisipasi kolektif dalam pembaharuan data penerima bantuan kesehatan; Meningkatkan akses dan kualitas data anggaran pendidikan, pesehatan, pengentasan kemiskinan pada tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; Pemanfaatan anggaran pendidikan daerah secara lebih partisipatif; Mendorong desa agar lebih akuntabel dan partisipatifdalam setiap perencanaan pembangunan; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan legislasi lokal melalui portal E-Legislasi; Integrasi data untuk meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; Publikasi data layanan kesehatan; Implementasi Peraturan menteri PAN-RB Nonor 16/2017 tentang Pedoman Publik Forum Konsultasi Pemerintah Indonesia; Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui LAPOR! -SP4N; Pengembangan sistem layanan terhadap keluhan dan pengawasan di lingkungan dan kehutanan; Peningkatan transparansi dan partisipasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Manajemen Pemerintah melalui LAPOR! -SP4N; Memperkuat keterbukaan informasi publik berdasarkan prinsip satu data Indonesia; Perluasan dan peningkatan kuantitas dan kualitas hukum layanan bantuan.

14 Renaksi OGI 2018-2020 merupakan gagasan stakeholders (pemerintah dan non-pemerintah) secara bersama sama menentukan langkah strategis guna meningkatkan akses informasi kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas.

Renaksi OGI tersebut mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan program yang berlandaskan pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, daninovasi.14 Renaksi diatas kemudian dapat diterjemahkan sebagai representasi kehendak publik yang menginginkan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Harapan ini yang seharusnya dapat ditangkap oleh siapapun nanti yang terpilih pada pilpres 2019.

14 Renaksi OGI akan lebih cepat dan tepat sasaran apabila pasca pilpres nanti, pemimpin negara yang terpilih memiliki political will yang baik guna mengawal dan memastikan agenda OGI tetap terlaksana dengan baik.Disamping political will yang kuat dari pemimpin negara, harus ditegaskan kembali komitmen para implementor baik ditingkat pusat hingg daerah. Sinergi visioner pemimpin negara dan komitmen para implementor menjadi keniscayaan agar mampu mewujudkan produk kebijakan yang tepat sasaran. 14 Renaksi OGI menjadi suatu keharusan agar mampu bersinergi dengan seluruh stakeholders tata kelola pemerintahan, sehingga tata kelola pemerintah dapat selangkah lebih maju, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik. (ila)

*Penulis merupakan Dosen Universitas ‘Aisyiyah Jogjakarta