GUNUNGKIDUL – Nelayan Gunungkidul menjadi korban pemberi harapan palsu (PHP) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Sempat didata akan mendapat paket konventer kit, tapi ternyata batal.

Di awal sosialisasi, pembagian paket konverter kit bagi nelayan kecil bertujuan memberikan kemudahan akses energi kepada masyarakat. Memberikan dampak positif kepada nelayan melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar. Juga membantu ekonomi masyarakat nelayan menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan serta mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.

“Bantuan konverter kit untuk nelayan batal diberikan. Setelah diverifikasi akhir tahun lalu, ternyata nelayan Gunungkidul tidak masuk sebagai penerima bantuan,” kata Kepala Seksi Kenelayanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Supriyono saat dihubungi Jumat (25/1).

Supriyono menjelaskan, syarat memperoleh bantuan mesin kapal nelayan maksimal 13 tenaga kuda (PK) dan berbahan bakar premium. Sedangkan di Gunungkidul nelayan menggunakan kapasitas mesin di atas 15 PK. Dan bahan bakarnya campuran solar dengan pertalite. “Karena itu nelayan tidak bisa mendapatkan bantuan konverter kit untuk program migrasi BBM ke gas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Krisna Berlian mengatakan keputusan pembatalan pemberian paket konventer kit merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi pihaknya menyadari peralatan yang digunakan untuk melaut disesuaikan dengan karakteristik di Pantai Selatan DIJ.

“Pertimbangan tinggi gelombang, nelayan menggunakan mesin kapal di atas 15 PK agar tetap bisa melaut,” kata Krisna Berlian.

Juga, lanjut dia, pertimbangan bahan bakar. Dengan menggunakan campuran solar dengan pertalite tujuannya supaya mesin dapat berjalan. Sekedar informasi, pada 2017 Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM membagikan 5.473 unit paket perdana konverter kit di 10 kabupaten dan kota di lima provinsi.

Kemudian memasuki 2018, terdapat 16.981 paket konverter kit dengan anggaran Rp 120,92 miliar untuk dibagikan kepada nelayan di 26 kabupaten dan kota di Indonesia. Terkait dengan rencana pembangian paket konventer kit, nelayan sudah menerima sosialisasi. (gun/pra)