MAGELANG – Langah cepat dilakukan KPU Kota Magelang dalam soal pengamanan Pemilu 2019, April mendatang. Mereka telah kerja sama dengan Polres Magelang Kota. Penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 dilakukan di Hotel Atria Kota Magelang, Rabu (23/1).

Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amran menjelaskan, kerja sama dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu ini berlaku baik saat dan setelah pelaksanaan pesta demokrasi. Pengamanan kepolisian mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pemilu, yakni tahap kampanye, distribusi logistik, penghitungan suara, hingga pengiriman suara ke tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.

“Selain itu melalui kerja sama ini pihak kepolisian menempatkan personelnya di TPS, KPU, maupun Bawaslu serta objek vital lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Soal persiapan pemilu, Basmar mengaku pihaknya masih kekurangan kotak suara. Jumlanya tidak banyak, hanya 10 buah. Hingga kini KPU Kota Magelang masih menunggu datangnya pengiriman kotak suara dari KPU Pusat.

“Kebutuhan kotak suara sebanyak 2.068 buah dengan rincian 2.035 buah untuk 407 TPS, dan 33 buah untuk PPK. Nantinya tiap TPS ada lima kotak suara dan tiga bilik suara. Saat ini baru ada 2.058 kota suara yang datang,” kata Basmar.

Dia memastikan, seluruh logistik sudah selesai dan hanya tinggal menunggu kekurangan itu. Jika belum juga dikirim, pihaknya akan langsung mengambilnya di KPU Pusat.

“Sebenarnya pada akhir 2018 kemarin kami mendapat kiriman sebanyak 20 kotak suara. Namun setelah dikroscek, kotak suara itu milik KPU Kabupaten Magelang, sehingga kami tetap kekurangan 10 kotak suara,” ujar Basmar.

Sementara Kapolres Magelang Kota AKBP Idham Mahdi mengungkapkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan arti penting tugas, peran dan tanggung jawab kepolisian dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terutama di Kota Magelang. Untuk pemilihan legislatif, ini yang perlu ekstra bekerja baik KPU, Bawaslu, polisi, maupun Satlinmas.

“Kami juga sudah memetakan daerah yang termasuk kategori rawan maupun kurang rawan atau tidak rawan. Penempatan personel juga disesuaikan dengan kategori itu,” tandas Idham. (dem/laz/fn)