BANTUL – Banyaknya anggota DPRD di berbagai daerah yang terjerat kasus korupsi menuai perhatian serius sejumlah elemen masyarakat. Di antaranya Benteng Kedaulatan (BK). Organisasi kemasyarakatan (ormas) ini menganggap fenomena wakil rakyat berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sejumlah faktor. Salah satunya money politics.

Wakil Ketua DPP BK Sigit Priyono Harsito Putro meyakini praktik money politics dilakukan saat pemilihan legislatif. Sebagian calon legislatif (caleg) memilih jalan pintas untuk mengamankan suara menuju parlemen. Mereka bagi-bagi uang agar mendapatkan suara.

Sigit Priyono HP (ISTIMEWA)

”Gerakan bagi-bagi duit ini sangat terstruktur. Sangat rapi,” jelas Sigit Selasa (22/1).

Dari itu, Sigit menilai, membongkar praktik haram ini sangat sulit. Tak terkecuali bagi badan pengawas pemilu. Meski, masyarakat mendengar bahwa ada sebagian caleg yang melakukannya.

”Ibaratnya seperti kentut. Ada baunya, tapi tidak ada bentuknya,” ucapnya.

Bagi sebagian warga, cara caleg memilih jalan pragmatis cukup menguntungkan. Sebab, warga mendapatkan keuntungan berupa uang. Namun, di sisi lain, praktik ini sangat merugikan. Caleg terpilih tidak akan memiliki tanggung jawab moral memperjuangkan pemilihnya.

”Apa yang bisa diharapkan dari caleg terpilih?” tanyanya.

Atas dasar itu, pria yang akrab disapa Grenjeng ini menggalang gerakan. Namanya gerakan bijak memilih. Caranya dengan melibatkan desa.

Menurutnya, ada beberapa desa yang bersedia menyukseskan gerakan ini. Di antaranya, Guwosari dan Wijirejo.

”Dua desa ini terkenal bebas politik uang saat pemilihan lurahnya,” ungkap Sigit menyebut Desa Srigading dan Murtigading juga ikut nyengkuyung gerakan ini.
Senada disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Khittah Bantul Yasir Ferry. Dia menekankan gerakan ini bertujuan untuk melahirkan caleg terpilih yang kredibel. Juga bebas dari kepentingan praktis.

”Sehingga mereka benar-benar memperjuangkan konstituennya ketika duduk di parlemen,” harapnya.

Ketika disinggung mengenai dukungan beberapa desa, Ferry mengatakan, mereka bakal mengedukasi warganya. Agar memilih caleg kredibel. Mereka juga bakal mengawasi sekaligus mempersempit ruang gerak potensi money politics di wilayahnya masing-masing.

”Kalau memang ada (temuan money politics, Red) akan langsung dilaporkan ke bawaslu. Kami juga akan mengawal penanganannya,” tegasnya. (**/zam/fn)