GUNUNGKIDUL – Pekerjaan rumah pemkab merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) menumpuk. Sebab, jumlah rumah yang perlu mendapatkan sentuhan perbaikan lebih dari 20 ribu unit. Tersebar di berbagai desa. Salah satunya di Desa Tegalrejo.

Kepala Desa (kades) Tegalrejo Sugiman menyebut jumlah RTLH di wilayah yang dipimpinnya sekitar 580 unit. Yang mendapatkan jatah perbaikan pada 2019 hanya 150 unit. Alias tidak mencapai separonya. Kendati begitu, Sugiman memahami terbatasnya anggaran pemkab.

”Yang diurusi kan tidak hanya Tegalrejo ya. Desa lainnya memerlukan juga,” jelas Sugiman di kantornya, Selasa (22/1).

Sebagai kades, Sugiman hanya menunaikan kewajibannya. Yaitu, mendata sekaligus mengusulkan RTLH kepada pemkab. Dia pun berharap agar pemilik RTLH bersabar menunggu giliran antrean perbaikan.

”RTLH tersebar di 11 pedukuhan,” ucapnya.

Meski program renovasi RTLH yang digulirkan pemkab pro rakyat, tidak semua warga bersedia menerimanya. Alasannya, letak geografis. Menurut Dukuh Trembono Wantoro, topografi Pedukuhan Trembono berupa perbukitan.

Dengan begitu, tidak sedikit hunian yang berdiri di atas perbukitan. Nah, renovasi RTLH di wilayah perbukitan membutuhkan waktu hingga biaya yang cukup besar.

”Sekali atau dua kali kerja bakti mungkin bisa. Namun, kalau kerja baktinya lama menjadi pertimbangan tersendiri (pemilik RTLH, Red),” katanya.

Alasan lain yang sering mengemuka adalah besarnya anggaran renovasi. Dia menilai, anggaran Rp 15 juta per unit masih kurang. Dengan begitu, pemilik RTLH yang direnovasi harus mengeluarkan biaya tambahan. Sebagian ada yang mampu. Namun, ada pula yang memang tidak memiliki dana.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul Eddy Praptono mengakui jumlah RTLH yang disasar program renovasi terbatas. Per tahun hanya sekitar 500 hingga 600 unit. Kendati begitu, Eddy menekankan, pemkab rutin mengalokasikan anggaran setiap tahunnya.
”Jumlah RTLH yang telah diperbaiki sejak 2014 sebanyak 5.283 unit,” sebutnya. (gun/zam/fn)