SLEMAN – Penyusutan lahan pertanian terus terjadi di wilayah Sleman. Bahkan terbilang cukup memprihatinkan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan luas baku sawah menyusut hampir tiga ribu hektare. Terhitung sejak 2017. Dari sekitar 21 ribu hektare menjadi 18.164 hektare saat ini.

Ancaman alih fungsi lahan ke depannya akan semakin nyata. Dengan adanya rencana pembangunan jalan tol dan Jogja Outer Ring Road (JORR).

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman Heru Saptono tak menampik persoalan tersebut. Namun, dia menyakini penyusutan lahan pertanian akibat proyek tersebut tidak signifikan. Dengan alasan sudah ada jalur eksistingnya. Sehingga area yang terkena proyek tol dan JORR tak akan terganggu. Menurutnya, pertumbuhkan jumlah penduduk menjadi faktor utama penyebab menyempitnya lahan pertanian. Tak sedikit lahan aktif beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.

“Memang setiap tahun pasti ada penyusutan lahan pertanian. Namun jumlahnya tidak begitu masif,” dalihnya Senin (21/1).

Nah, salah satu langkah untuk melindungi lahan pertanian, DP3 mendorong pemerintah segera membuat peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan. Agar penentuan delinasi pertanian bisa lebih tepat. “Kami juga akan berikan apresiasi bagi masyarakat. Yang mau mempertahankan lahan pertanian. Kami siapkan bantuan pupuk, bibit, dan pengurangan pajak,” janjinya.

Heru tetap optimistis menghadapi persoalan penyusutan lahan. Dia bahkan tetap menargetkan surplus hasil pertanian tahun ini. Khususnya untuk komoditas beras. Heru mengklaim, luas lahan pertanian di Sleman saat ini secara umum masih bisa untuk mencukupi kebutuhan beras. “Barangkali dengan data itu masih bisa surplus beras,” ujarnya.

Kendati demikian, Heru mengakui bahwa pada 2018 ada penurunan produktivitas beras. Selain alih fungsi lahan, faktor cuaca menjadi kendala lain. Disebutkan, pada 2017 terjadi kemarau basah yang mengakibatkan hasil panen beras di Sleman surplus begitu banyak.

Sebaliknya, di 2018 curah hujan sangat minim. Panen beras jadi tidak maksimal. “Berita baiknya, komoditas lain seperti jagung dan tembakau malah mengalami peningkatan hasil panen,” klaimnya.

Terpisah, Kasubbid Tata Ruang Perkotaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman,Dona Saputra Ginting mengatakan, dari sekitar 18 ribu hektare lahan pertanian baku terbagi menjadi dua bagian. Lahan pangan baku dan lahan cadangan. “Kalau dari data yang ada 13 ribu hektare difungsikan sebagai lahan baku. Sisanya lahan cadangan,” jelasnya.

Sebagian besar lahan cadangan terletak di sekitar ring road. Dengan kondisi belum banyak saluran irigasinya. Pemanfaatan lahan cadangan hanya saat lahan baku beralih fungsi. “Misalnya untuk kebijakan pembangunan jalan oleh pemerintah pusat. Itu baru lahan cadangan digunakan, berubah menjadi lahan baku,” papar Dona.

Ihwal raperda lahan pertanian berkelanjutan, Dona berharap selesai dibahas tahun ini. Dalam kajiannya termaktub ketentuan yang menyatakan lahan baku tidak boleh dialihfungsikan selama 20 tahun. Karena itu pembangunan di Sleman ke depan akan difokuskan di kawasan tengah. Menurutnya, hal itu merupakan langkah paling realistis. Sebab, Sleman bagian utara difungsikan sebagai lahan resapan air. Sleman barat untuk pertanian. Sedangkan Sleman timur sebagai kawasan sejarah karena banyak terdapat situs kuno berupa candi.

“Jadi (pengembangan pembangunan, Red) yang paling masuk akal adalah di Sleman tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menengarai bukan hanya kegiatan alih fungsi lahan yang mengancam sektor pertanian. Rendahnya minat masyarakat untuk bertani menjadi momok tersendiri. Terlebih bagi generasi muda. “Di Sleman hanya 11 persen penduduk yang berprofesi sebagai petani,” ungkapnya. (har/yog/fn)