PURWOERJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polres Purworejo menandatangani kesepakatan bersama untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 Senin (21/1). Adanya kesepakatan itu diharapkan mewujudkan peningkatan sinergitas yang terpadu dan berkesinambungan.

Penandatangan kesepakatan dilakukan langsung oleh Ketua KPU Purworejo Dulrokhim dan Kapolres AKBP Indra Kurniawan Mangunsong di Aula KPU setempat. Hadir dalam kesempatan ini, anggota Bawaslu Anik Ratnawati dan pejabat teras Polres serta seluruh kapolsek.

Ketua KPU Dulrokhim mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2019 yang semakin dekat dan pengamanannya memang perlu ditingkatkan. Ada beberapa tahapan yang akan secara khusus mendapatkan pengamanan dari Polres.

“Ada banyak hal yang tidak bisa dilepaskan dari Polres, seperti pengamanan untuk sortir dan lipat surat suara, seting dan checking perlengkapan pemungutan suara,” kata Dulrokhim.

Demikian halnya dalam penyimpanan dan distribusi logistik pemilu, saat pencoblosan, rekapitulasi mulai dari tingkat TPS hingga kabupaten dan penempatannya. Dan pengamanan pengiriman hasil pemilu di Purworejo ke KPU Jateng juga didampingi Polres.

“Kita semua berharap dengan adanya kesepakatan ini, pelaksanaan pemilu di Purworejo bisa berjalan sukses tanpa ekses,” tambah Dulrokhim.

Kapolres Indra sendiri mengungkapkan saat ini pun Polres telah menugaskan anggotanya untuk melakukan pengamanan, baik di KPU maupun Bawaslu Purworejo. Volume anggota akan ditingkatkan hingga puncaknya di pencoblosan yang mengerahkan lebih dari 500 anggota.

“Nantinya setiap anggota akan membawahi pengamanan di enam desa, ini disesuaikan dengan jumlah TPS yang lebih dari 3.000,”  kata Kapolres.

Disampaikan  dalam penandatangan kesepakatan itu, dia mengajak pejabat, kasat hingga kapolsek ke KPU dan ingin menunjukkan bila kepolisian siap mendukung pengamanan pilpres dan pileg. Dia melihat pelaksanaan pemilu kali ini cukup istimewa, di mana pilpres yang sebelumnya dipisah pelaksanaannya, sekarang telah disatukan dalam satu kegiatan.

“Kita sebenarnya punya tugas masing-masing, di mana saling mengait antara satu dan lainnya. Seperti KPU menjadi penyelenggaranya, Bawaslu akan melakukan pengawasan, dan kami melakukan pengamanan,” tandas Kapolres.

Indra meminta KPU bisa lebih meningkatkan sosialisasi pelaksanaan pemilu, sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang akan dilakukan saat pencoblosan. Otomatis masyarakat sudah paham ada beberapa lembar surat yang harus dicoblos dan ditempatkan di kotak yang sesuai. “Kita minimalkan masyarakat bertanya hal teknis saat pencoblosan. Jangan sampai masyarakat kebingungan,” katanya.

Kapolres juga menyoroti masih tingginya surat tidak sah dalam Pemilihan Gubernur 2018 lalu. Dalam catatannya, ada 20.000 surat suara tidak sah, selain itu masih ada juga masyarakat yang tidak nyoblos.  “Sosialisasi agar tidak golput juga perlu. Jadi dalam Pemilu 2019 ini tingkat partisipasinya bisa lebih baik lagi,” tandas Indra. (udi/laz)