GUNUNGKIDUL – Lambatnya penataan pedagang kaki lima (PKL) memantik sorotan tajam DPRD Gunungkidul. Bahkan, parlemen Bumi Handayani harus membuat Panitia Khusus (pansus) Pengawasan Implementasi Perda No.3/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sebab, penataan PKL di Pasar Argosari, Pasar Playen, dan Mgr Soegijopranata yang notabene berada di pusat kota hingga sekarang belum terealisasi.

Ketua Pansus Pengawasan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Dody Wijaya mengungkapkan, hingga sekarang pemkab baru menata PKL di kawasan Alun-Alun Wonosari. Padahal, penataan PKL sangat penting. Tidak hanya untuk mempercantik wajah kota. Lebih dari itu, juga untuk memberdayakan PKL.

Kendati begitu, Dody tak menampik bahwa penataan PKL bukan perkara gampang. Ada sejumlah kendala yang dihadapi. Itu terungkap saat rapat pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

”Sehingga butuh kajian mendalam,” jelas Dody usai menggelar rapat dengan OPD terkait di ruang Komisi A DPRD Gunungkidul, Senin (21/1).

Kajian itu, antara lain, bertujuan untuk mengetahui langkah yang tepat untuk penataan PKL. Apakah direlokasi atau cukup dengan memberikan fasilitas di tempat berjualan yang lama.

”Kajian itu sekaligus untuk menghindari penolakan dari PKL,” ujarnya.
Dengan pansus ini, Dody berharap dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) segera mengantongi modal untuk melakukan penataan. Toh, pansus bakal memberikan sejumlah rekomendasi kepada bupati Gunungkidul.
”Semua persoalan (dalam penataan PKL, Red) akan diidentifikasi,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pasar, Disperindag Gunungkidul Ari Setiawan ketika dikonfirmasi mengenai lambatnya penataan PKL memilih irit bicara. Dia berdalih informasi dari diseperindag harus melalui izin dari sekretaris maupun kepala dinas. (gun/zam/fn)